SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Anda Suhanda mempertanyakan agenda di balik kekosongan jabatan yang terjadi di lingkungan Pemprov Banten.
Menurut Anda, kekosongan jabatan bisa jadi adanya sesuatu hal yang tidak melulu publik mengetahuinya. Belum lagi ketika bicara kekosongan jabatan ditingkat eselon II, yang kuat dugaan menjadi skema dalam mempersiapkan suatu agenda penting.
Berdasarkan kajian Anda, bahwa kondisi demikian berangkat daripada asumsi politik. Di mana satu asumsi politik yang dimaksud sebagai upaya melegitimasi kekuasaan.
Kekuasaan yang dimaksud kata Anda, kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain guna menuruti kehendaknya.
Padahal, kekosongan jabatan merupakan satu jalan di mana para pegawai mendambagakan pencapaian karir. Namun, masih terhambat dengan skema reformasi birokrasi yang tak kunjung muncul di tengah-tengan pemerintahan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy.
Politisi Gerindra ini mengaku, ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya menjadi kesulitan dalam membiarkan jabatan kosong di lingkungan Pemprov Banten.
“Justru kita ingin mendengar langsung agenda di balik itu, apa kesulitannya. Kalau ada aganda, agenda apa? kalau ada kesulitan, kesulitan apa?,” ujar politisi Gerindra yang kini sedang melanjutkan studi Pascasarjana Program Hukum Kesehatan Untirta itu kepada Fakta Banten, Selasa (30/6/2020).
Ia menyebut, bisa saja ada penguatan politik, di tengah menumpuknya kekosongan jabatan, baik ditingkat eselon II, III maupun IV.
“Mempertanyakan apa ada agenda tertentu? Penguatan politik bisa jadi,” ucapnya.
Dikatakannya, selama belum ada kejelasan yang komperhensif, berbagai asumsi bisa terjadi saat kekosongan jabatan mencuat di era WH-Andika. (*/JL)
