SERANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Kantornya, Aula Lantai 7, KP3B, Kota Serang, pada Kamis, (30/11/2023).
FGD ini bertajuk “Penyusunan strategi kebijakan pembangunan konektivitas infrastruktur jalan daerah provinsi Banten melalui Program Baja Mantra”.
Kegiatan ini dihadiri Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Banten Virgojanti, Asisten Daerah (Asda) Setda Banten M Yusuf, Kepala DPUPR Banten Arlan Marzan, Kepala DPUPR Kabupaten/kota di Banten, Anggota DPRD Banten Yudi Wibowo serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut DPUPR Banten menginisiasi program bangun jalan mantap untuk rakyat (Baja Mantra). Program itu diluncurkan salah satunya sebagai upaya untuk menanggani kemiskinan ekstrem di Banten.
Diketahui, program Baja Mantra itu saat ini tengah disusun oleh Pemprov Banten bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten/kota se-Banten.
“Mudah-mudahan program baja mantra ini dapat menjadi salah satu program inovatif dalam rangka upaya mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten dikaitkan dengan kondisi pementasan kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah tertinggal,” kata Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Banten Virgojanti.
Virgo mengakui bahwa kemiskinan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi Pemprov Banten. Katanya, terdapat dua daerah yang menjadi fokus penanganan kemiskinan di Banten yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Kita berharap program ini bisa membawa kebermanfaatan yang berdampak kepada masyarakat miskin dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Kita ingin kemiskinan dapat terhapuskan dari permukaan bumi Banten ini,” harapnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Banten Arlan mengatakan, program Baja Mantra ini akan mulai dilakukan pada tahun 2024. Saat ini pihaknya tengah memetakan daerah yang akan menjadi fokus pembangunan konektivitas infrastruktur jalan khususnya kantong-kantong kemiskinan di Banten.
“Untuk membangun konektivitas tentunya kita harus memerhatikan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Banten. Untuk prioritas pertama program ini, kita akan menjadikan Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagai prioritas pertama,” katanya.
“Karena memang kedua daerah ini memang masih harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” sambung Arlan. (Adv)
