SERANG – Belakangan ini kinerja Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar kerap mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengamat, maupun mahasiswa.
Bahkan kritikan mereka ada yang sampai mendesak Gubernur dan DPRD Banten untuk mengusulkan pencopotan Sekda. Sekda sendiri merupakan pejabat Eselon I yang memegang peranan strategis di lingkungan Pemprov Banten.
Diketahui, kritikan tajam itu berawal dari berbagai kebijakan yang dinilai tak bisa menjaga stabilitas daerah. Seperti halnya rencana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang belum menemui titik terang, hingga persoalan keterlambatan bayar dana bagi hasil pajak (DBHP) Pemprov Banten untuk kabupaten/kota tahun 2020.
“Jangan melebar, Sekda harus diberhentikan lagi lah, jangan ngulang lagi lah. Dulu 2015, Sekda (Kurdi Matin) juga jadi korban, diganti,” ujar Wahidin Halim seraya meminta agar persoalan tersebut untuk tidak mengaitkannya dengan Al Muktabar, di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (8/4/2021).
Mantan Walikota Tangerang itu menyarankan, agar LSM, dan akademisi untuk kembali membaca Undang-undang (UU) tentang aparatur sipil negara (ASN).
“Baca Undang-undang kembali, apa syarat pemberhentian Sekda. Sepanjang enggak sakit menahun atau terlibat kasus yah tetap (menjabat),” katanya.
Meski begitu, pria yang kerap disapa WH itu mengakui tak alergi dengan adanya kritik. WH menyebut bahwa kritik itu merupakan suplemen dan energi baginya.
Sementara itu Sekda Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan, kritik yang ditujukan kepadanya merupakan bagian dari ruang untuk saling mengingatkan.
“Pertama sikap pribadi saya, kalau ada hal yang salah dari agenda-agenda itu secara pribadi tentu ruang itukan ruang saling mengingatkan, jadi kita lakukan perbaikan-perbaikan,” terangnya.
Al Muktabar menyebut dirinya tidak anti terhadap kritik. Bahkan, dia menilai, jika kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol dari publik untuk melakukan perbaikan kinerja.
“Saya tidak alergi dengan berbagai penilaian (kritik). Itukan kontrol masyarakat, gak ada masalah, bagus-bagus saja. Kalau tidak baik, kita perbaiki,” pungkasnya. (*/Faqih)
