SERANG – Pengadilan Negeri Serang mengabulkan pencabutan gugatan perdata oleh Moch Ojat Sudrajat S, Ikhsan Ahmad, dan Agus Supriyanto terhadap para tergugat dan turut tergugat dalam kasus gugatan Bank Banten. Hal itu turut dibenarkan oleh Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Banten, bahwa Ojat Sudrajat telah mencabut gugatannya, Selasa (13/10/2020).
Ketua Tim Kuasa Hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro menyatakan pencabutan gugatan oleh pihak penggugat turut menghentikan kegaduhan di masyarakat dan menjaga iklim kondusif yang akan berdampak positif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap Bank Banten. Serta mendukung langkah-langkah pemulihan kondisi dan penguatan Bank Banten yang sedang dilakukan oleh Pemprov Banten dan Direksi Bank Banten.
Gugatan ini merupakan gugatan kedua yang dicabut Ojat, setelah sebelumnya mencabut gugatan pada kasus yang sama. Sebelumnya, Ojat Sudrajat mencabut gugatan atas pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB).
Sejak awal, Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Wahidin Halim selalu menginformasikan kepada masyarakat terhadap langkah dan upayanya dalam menyelamatkan dan menyehatkan Bank Banten melalui berbagai saluran komunikasi.
Sejak menjabat Gubernur, ungkap Gubernur Wahidin, pihaknya berusaha menyelamatkan dan menyehatkan Banten. Menjadikan Bank Banten sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten. Namun, setelah mendapatkan berbagai masukan dari KPK, lembaga penegak hukum, lembaga dan pejabat berwenang perbankan, serta para pemangku kepentingan, tambahan penyertaan modal Pemprov Banten ke Bank Banten batal direalisasikan.
Advert
Pembatalan realisasi tambahan penyertaan modal ke Bank Banten, ditindaklanjuti Gubernur dengan upaya menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa pihak. Di antaranya dengan Bank BRI, Bank Mega hingga investor dari luar negeri. Namun setelah audit terhadap kondisi Bank Banten, jalinan kerjasama dan kesepatak batal tercapai.
Sementara itu untuk pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB, seperti yang pernah diungkap oleh Kepala BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Banten Rina Dewiyanti, bahwa bank pemegang RKUD harus senantiasa menjaga likuiditas dan memastikan ketersediaan dana jika sewaktu-waktu diperlukan, baik sebagian maupun seluruhnya atas perintah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
Setelah Bank Banten mengalami kesulitas likuiditas, Bank Banten terlambat menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten kepada kabupaten/kota untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp 190 miliar lebih. Bank Banten tidak dapat memenuhi perintah BUD untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp.181,61 miliar. Selain itu ditengah gencarnya penanganan Covid-19, Bank Banten juga tidak dapat memenuhi tagihan pihak ketiga, salah satunya untuk pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 11,21 miliar lebih.
Sebagai informasi, dalam gugatan yang terdaftar pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Srg itu, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Tergugat I, Gubernur Banten sebagai Tergugat II, dan Ketua DPRD Provinsi Banten sebagai Tergugat III. Gugatan iyu juga menyertakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten sebagai Turut Tergugat I, Direksi PT Banten Global Development sebagai Turut tergugat II, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai turut Tergugat III.
Dalam surat gugatannya, para penggugat menyatakan diri sebagai warga di Provinsi Banten dan pembayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten.
Para penggugat menganggap para tergugat dan turut tergugat lalai atau tidak berhati dalam mengelola Bank Banten sehingga mengakibatkan kerugian. Dianggap lalai dalam menyusun jajaran Direksi PT Banten Global Development serta tidak direalisasikannya setoran penambahan penyertaan modal ke Bank Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir mengakibatkan Bank Banten mengalami kesulitas likuiditas pada April 2020. Termasuk pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten ke Bank Jabar Banten setelah Bank Banten mengalami kesulitan likuiditas. (*/Red)
