“Kenaikan harga kedelai mengakibatkan perajin kesulitan mempertahankan skala usahanya. Konsumsi kedelai untuk diolah jadi tempe dan tahu terus merosot. Tentu kondisi ini memprihatinkan,” kata Maretta.
Akibat kenaikan harga kedelai lanjut Maretta, perajin hanya mampu memproduksi 50 Kilogram kedelai per hari dengan keuntungan saat ini hanya bisa mencapai 50% persen dari keuntungan sebelum kenaikan harga.
Selain itu, pengrajin tidak bisa menaikkan harga jual karena tidak ada konsumen yang mampu membeli tempe tahu hasil produksinya.
“Ini yang membuat pasar tempe dan tahu berbeda. Konsumennya yang banyak adalah menengah bawah. Akibatnya, produksi sangat elastis terhadap harga. Jika ada kenaikan harga produk, konsumsi akan turun. Ini yang dirasakan perajin,” jelasnya.
Untuk itu, perlu dipastikan bantuan usaha kecil Pemprov Banten agar bisa menyasar ke perajin tahu tempe yang ada di kabupaten/kota. PSI meminta Pemprov Banten wajib mengajak kota dan kabupaten di Banten untuk serentak turun membantu perajin tahu tempe.
“Pemprov Banten harusnya membantu perajin. Menyampaikan aspirasi ke kementerian dan mencari jalan keluar bersama. Bukan diam saja dan berkilah itu sebagai mekanisme pasar belaka,” pintanya.
Pihaknya menilai jika pemerintah pusat maupun daerah kurang berpihak pada masyarakat kecil terkait dengan harga kedelai.
Maretta berharap ranah pembinaan yang bisa dilakukan oleh Pemprov Banten mampu membantu menguatkan kembali fungsi koperasi untuk menyejahterakan anggotanya.
Sementara itu, hal itu dibenarkan perajin tahu tempe, Dadan. Ia mengungkapkan agar harga kedelai kembali turun.
“Permintaan kami agar harga kedelai dapat kembali di level 7.500 – 8.500 per kilogram, jangan sampai lebih dari itu. Beri kepastian standar harga kedelai yg dijamin pemerintah,” kata Dadan. (*/Faqih)
