HUT Ke-23 Provinsi Banten, Taufiqurrahman Ruki Soroti Biaya Politik Yang Tinggi Sebabkan Sistem Dinasti
SERANG – HUT ke 23 Tahun Provinsi Banten Ketua Umum Persatuan Urang Banten (PUB) Taufiqurrahman Ruki menyoroti sistem perpolitikan dinasti.
Hal tersebut disampaikan Taufiqurrahman Ruki usai rapat paripurna DPRD Provinsi Banten memperingati HUT Provinsi Banten.
Menurutnya, sistem perpolitikan di Indonesia terlalu memerlukan biaya yang sangat tinggi, bahkan untuk mencalonkan menjadi anggota DPR membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar.
“Sistem politik kita saya tidak bicara orangnya, sistem politik yang kita pakai yang pertama hight cost politik, biaya politik yang sangat tinggi, bahkan Bambang Soesatyo sendiri mengakui untuk mencalonkan dewan saja membutuhkan uang sekitar Rp5 miliar, bahkan kalau menjadi DPR itu tidak sebanding dengan pemasukannya dari gaji dia, itu gak menutupi modal,” ucap Taufiqurrahman Ruki kepada Fakta Banten, Rabu (4/10/2023).
Bahkan menurutnya untuk mencalonkan menjadi Walikota/Bupati dan Gubernur memerlukan lebih dari Rp200 miliar.
“Apalagi jadi Bupati, Walikota, jadi Gubernur saja tidak akan cukup Rp200 miliar, terus duit siapa yang mau dipake?, bagaimana mau dikembalikannya, akses politik yang seperti ini harus kita review, kalau tidak orang baik-baik seperti kalian, yang punya pemikiran jernih tidak akan berani masuk ke politik, kenapa? Karena tidak punya duit,” ujar Taufik.
Lanjut Taufiq, menurutnya dengan sistem perpolitikan yang menghabiskan banyak duit akan muncul sistem perpolitikan oligarki.
“Sistem yang berduit itu tadi menghasilkan oligarki oligarki politik, dinasti politik, akibat indung bapak ibu anak semua masuk politik itu yang disebut politik dinasti karena tidak bagus, kita ga bisa menjadi anggota DPR karena bukan keponakan dari ketua partai, itu sistem politik yang tidak benar di Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, para pimpinan dari ketua-ketua partai harus membuat sistem perpolitikan baru di Indonesia yang dapat mengurangi biaya politik yang terlalu tinggi.
“Ini yang harus diperbaiki siapa yang harus memperbaiki, ya ketua-ketua partai itulah, presiden, ketua dewan harus memperbaiki agar biaya politik itu bisa dikurangi, supaya orang-orang baik seperti kalian bisa berkiprah menjadi politisi,” pungkasnya. (*/Fachrul)
