Imbas Kucuran Dana Pusat Dipangkas Rp554 Miliar, Aset Terbengkalai Pemprov Banten Bakal Disewakan
SERANG-Pemerintah pusat memangkas kucuran dana atau Transfer ke Daerah (TKD) Pemprov Banten sebesar Rp554 miliar di tahun anggaran 2026.
Imbas dipotong, Pemprov Banten tengah memulai menyasar sejumlah aset terbengkalai atau tidur agar dirubah menjadi pundi-pundi pendapatan baru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, tengah mempersiapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus mengelola aset tersebut.
UPT ini nantinya bakal bertugas melakukan inventarisasi aset, mengkaji sejumlah manfaatnya, serta menyusun skema kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kerja UPT ini akan fokus cari peluang,” kata Deden, Selasa (7/10/2025).
Misalnya, kata Deden, UPT melihat terdapat tanah milik daerah yang bisa dijadikan usaha, maka bisa dilakukan sewa untuk gudang, pusat logistik, atau bahkan akomodasi.
“Kita akan hitung potensi ekonominya,” ujarnya.
Deden juga mencontohkan, aset milik Pemprov Banten yang kini produktif yang berada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Aset tersebut rutin setor rupiah lewat skema kontrak oleh badan usaha milik daerah (BUMD).
“Sekarang tiap bulan menghasilkan karena dikontrakkan, model ini akan kita kembangkan di titik-titik lain,” ujarnya.
Pembentukan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga daya tahan fiskal di Banten di tengah pemangkasan dana pusat ke daerah.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi III, DPRD Banten Dede Rohana Putra mengatakan, pengurangan TKD sebesar setengah triliun itu telah dimasukkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
“Jadi dari sekitar Rp3 triliun berkurang menjadi sekitar Rp2 triliun,” katanya.
Bahkan, pengurangan bantuan dari Pemerintah Pusat ini, APBD 2026 yang tercantum dalam KUA-PPAS minus sekitar Rp700 miliar.
“Karena dari bagi hasil pemerintah pusat termasuk pendapatan kita juga tidak bisa meningkat karena kondisi ekonomi tidak baik,” terangnya.
Akibat pemangkasan ini, kata politisi PAN ini, terdapat beberapa pos belanja mengalami efisiensi. Seperti belanja modal, hingga infrastruktur.
“Ya pengaruhnya besar,” ujarnya. ***