Imbas Kucuran Dana Pusat Dipangkas Rp554 Miliar, Pembangunan Dan Gaji PPPK Pemprov Banten Bakal Terhambat?
SERANG-Imbas kucuran dana pusat atau Transfer Ke Daerah (TKD) Pemprov Banten dipangkas sebesar Rp 554 miliar, berdampak terhadap sejumlah pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Mahdani mengatakan, imbas pemangkasan tak bakal menghambat gaji para PPPK.
“Enggak, soalnya sudah kita penuhi dari gaji APBD, sudah clear itu mah,” kata dia, Rabu (9/10/2025).
Berkaitan dengan pemangkasan, Mahdani menjelaskan bahwa sebenarnya uang gaji PPPK yang didanai APBD Banten, seharusnya digunakan untuk pembangunan.
“Uang yang tadinya gaji PPPK yang hari ini APBD kan, harusnya untuk pembangunan, sehingga yang tadi tahun-tahun sebelumnya yang dipakai untuk pembangunan, akhirnya dipakai ke gaji. Seharusnya bisa membangun sekian km jalan, akhirnya bergeser ke gaji,” jelasnya.
Maka dari itu, pihaknya memilih untuk mengurangi sejumlah perencanaan program dan gaji pegawai PPPK di lingkungan Pemprov Banten tetap dipenuhi.
“Berkurang (program) lah, gak mungkin kita paksa (gak bayar gaji PPPK), nanti kan gagal bayar,” katanya.
Namun untuk sejumlah perencanaan pembangunan, ia tak menampik bahwa hal ini terkena dampak langsung.
Ia menjelaskan, pihaknya harus merencanakan kembali sejumlah pembangunan untuk tahun 2026.
“Akhirnya kita harus menyesuaikan lagi perencanaan kita, karena hal-hal selama ini yang ditanggung pusat dari APBN, akhirnya APBD juga harus menyesuaikan,” katanya.
Adapun untuk penyesuaian rencana pembangunan, Mahdani bilang seputar kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terkait Dindik, DKP dan lainnya.
“Ada penyesuaian-penyesuaian, misalnya ada proyeksi DAK fisik Dindik, DKP-kan ada dengan hilangnya transfer itu kita menyesuaikan,” jelasnya.
Mahdani mengungkapkan, perencanaan pembangunan yang mengandalkan DAK fisik, kini harus menggunakan APBD Banten.
“DAK fisiknya otomatis mengandalkan APBD saja, dulu ada dari APBN,” kata dia.
Padahal, Mahdani sudah berharap sejumlah program yang mengandalkan dana pusat bisa terlaksana, namun apa daya, keputusan pusat soal pemangkasan tetap harus diterima dengan lapang dada.***