SERANG – Anggota DPR RI Dapil Banten 1 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga bakal calon Gubernur Banten Akhmad Dimyati Natakusumah hadir dan menjadi pemateri pada acara Simposium Pendidikan Nasional di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (UIN SMH) Banten, Selasa 28 Mei 2024.
Kehadiran Dimyati di Kampus UIN Banten itu menimbulkan polemik dan kontroversi di kalangan mahasiswa, karena dianggap memiliki muatan politik praktis.
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Organisasi Eksternal, melakukan aksi spontan membentangkan spanduk protes dengan menghadang mobil yang ditumpangi Dimyati.
Berikut rilis pernyataan forum mahasiswa tersebut:
Skema politik praktis yang dilakukan oleh DEMA U dengan mengundang bakal calon gubernur Banten dan walikota sungguh mengecewakan kami sebagai mahasiswa, kami dengan tegas menolak politisasi kampus dalam bentuk apapun.
Kampus harus terhindar dari kepentingan politik praktis dan menjadi wadah bagi pengembangan intelektual yang sehat dan kritis.
Seharusnya DEMA U bisa menjadi wadah mahasiswa dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi mahasiswa yaitu sebagai agent of Change dan Social Control terhadap pemerintah yang dalam hal ini DEMA U seharusnya bisa menjauhkan diri dari hal menjijikan yaitu politik praktis dan menjadi oposisi terhadap hal tersebut.
Simposium pendidikan yang seharusnya menjadi wadah mahasiswa untuk upgrade ilmu pengetahuan serta mempertajam nalar kritis ini justru menjadi simposium kampanye.
Hal ini menimbulkan polemik di kalangan mahasiswa yang mempertanyakan netralitas kampus di bawah kebijakan rektorat serta jajaran internal kampus.
TOLAK POLITIK PRAKTIS DI RANAH KAMPUS.
Pada agenda di Kampus UIN Banten itu, Dimyati menjanjikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi atau biaya kuliah akan digratiskan jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Banten periode 2024-2029.
“Kuliah gratis itu harus diwajibkan, nanti kalau saya jadi gubernur nanti akan keluar yang namanya Peraturan Gubernur tentang program kuliah gratis. Itu merupakan kewajiban bagi anak-anak untuk kuliah, untuk menjadi sarjana,” kata Dimyati.
“Nah kita akan mendorong itu, supaya anak-anak kita cerdas, kalau SDM nya bagus maka dia tidak mudah dibodohin, mereka akan berpikir secara cerdas atas semua masalah di Banten ini,” imbuhnya.
Mantan Bupati Pandeglang itu juga mengaku tidak setuju dengan rencana Kemendikbud yang akan menaikan biaya UKT kuliah.
“Saya mau menjadi gubernur untuk menggratiskan kuliah, ini kok mau naikin begitu terlalu, itu saya kecewa dan untung saja sudah dicabut. Kalau tidak saya protes,” ungkap suami dari Bupati Pandeglang saat ini.
Untuk program kuliah gratis, masih kata Dimyati, bisa diwujudkan melalui kerjasama antara Pemprov Banten dengan pihak Universitas yang ada di Banten. (*/Rijal)
