CILEGON – Musim mudik lebaran kali ini disambut dengan membludaknya antusias rakyat Indonesia yang ditandai dengan kondisi kemacetan dan kepadatan kendaraan hampir di semua ruas jalan yang menjadi jalur mudik.
Tidak terkecuali situasi jalur mudik di Banten yang menuju Pulau Sumatera. Kemacetan parah terjadi beberapa hari ini mulai dari ruas jalan tol, jalan arteri Kota Cilegon hingga antren kendaraan berjam-jam di jalur masuk Pelabuhan Merak. Dimana Merak menjadi gerbang utama penyeberangan pemudik dari Jawa menuju Pulau Sumatera.
Menyikapi situasi kali ini dan untuk mengantisipasi serta memberi solusi jangka panjang pada persoalan mudik kedepannya, Anggota DPRD Banten Dede Rohana Putra, kembali menyuarakan agar Pemerintah Pusat melanjutkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).
Jembatan Selat Sunda ini sempat digagas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dimana akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera sepanjang 31 kilometer.
“Untuk jangka panjang pemerintah Indonesia harus segera memikirkan arus mudik lancar. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di Pulau Jawa dan Sumatera, antara arus mudik Jawa Sumatra ini arus mudik terbesar di Indonesia, solusinya bisa jadi harus ada jembatan Selat Sunda,” ujar Dede Rohana dikutip dari akun media sosialnya, Minggu, 1 Mei 2022.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai bahwa volume kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya pada musim mudik, sangat sulit diantisipasi dengan sistem penyeberangan kapal.
“Begitu banyak arus mudik maka akan banyak membutuhkan kapal dan dermaga, kalau kapal dan dermaga memakan waktu banyak untuk bongkar dan sandarnya, kalau jembatan lebih cepat,” jelas Dede.
Diketahui, rencana mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) sempat santer diwacanakan pada masa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, sudah ada Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memasukkan JSS dalam satu paket pembangunan koridor di Sumatera.
Akan tetapi, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan JSS dinyatakan ditunda. Alasan penundaan proyek bernilai seratus triliun rupiah lebih itu adalah karena bisa makin memicu ketimpangan ekonomi antara Indonesia bagian barat dan timur. (*/Red)
