SERANG – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebut, terbentuknya Koalisi Banten Maju (KBM) membuat mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sedikit terganjal untuk maju pada Pilgub Banten 2024.
Sebab kata dia, terbentuknya kutub politik baru yang dimotori Partai Gerindra menjadikan KBM telah mendahului kutub politik Golkar dan Airin Rachmi Diany.
“Kalau Airin, Golkar dijadikan politik endemi, berarti bahwa Airin diganjal, Golkar tidak dapat teman dan peluang antar kutub yang sudah dideklarasikan Gerindra atau kutub baru di luar Airin, kans menangnya terbuka,” ujar Adib, pada Selasa, (9/7/2024).
Menurutnya, terganjalnya Airin bisa memunculkan koalisi lain, di mana bergabungnya PDIP dan Demokarat. Namun hal itu masih kemungkinan kecil. Sebab, selama ini Golkar di Banten merupakan partai yang punya kekuatan.
“Kalau betul-betul misalnya Airin diganjal tidak mendapat teman koalisi, tapi kemungkinan kecil, bisa muncul gerbong baru yaitu Rano Karno dan Arief, PDIP dan Demokrat, Arief juga berpeluang besar maju seandainya Airin bisa diganjal, tapi Airin diganjal kemungkinan kecil sekali,” katanya.
“Dua kubu itu (Andra-Dimyati, dan Rano-Arief) peluang menangnya besar kalau Airin tidak maju,” tambah Adib.
Sebelumnya, pengamat politik sekaligus akademisi Untirta Ikhsan Ahmad juga bicara hal yang sama kaitan dengan peta politik ke depan. Menurutnya, ada kemungkinan jika Golkar ditinggal sendirian.
“Setelah 7 partai koalisi mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati (bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten), muncul indikasi adanya kemungkinan koalisi partai PDIP dan Demokrat yang akan mengusung Rano Karno sebagai calon Gubernur Banten,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi, pada Minggu, (7/7/2024) kemarin.
Jika hal itu terjadi lanjutnya, kemungkinan besar Partai Golkar ditinggal sendirian di Pilgub Banten 2024.
“Sehingga Airin (Bacagub dari Golkar) tidak mungkin lagi untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur karena kekurangan persyaratan kursi,” katanya.
Ikhsan bahkan menyebut, situasi seperti itu bisa jadi simbol perlawanan terhadap politik dinasti yang selama ini berkuasa di Provinsi Banten.
“Pada satu sisi, nampaknya ia karena kabarnya salah satu king maker di Golkar akan merajai kembali pengelolaan APBD dan jalannya pemerintahan ke depan,” katanya.
“Tapi disisi lain agak gegabah juga untuk terburu buru bahwa hal ini menjadi perlawanan terhadap politik keluarga yang diusung Golkar karena bisa jadi hal ini disebabkan belum bertemunya sifat dan kepentingan pragmatisme antar partai pada tujuan kepentingan yang sama antara partai Golkar dan partai lainnya,” tambahnya. (*/Faqih)
