SERANG – Provinsi Banten kembali menempati urutan pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Indonesia sejak tahun 2018.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT di Banten pada Februari 2020 mencapai 8,01 persen atau totalnya sebanyak 489.216 orang.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi mengaku bahwa demikian terjadi sebelum BPS melakukan servei di tengah pandemi Covid-19. Namun dilihat secara presentasi mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya.
Al Hamidi menjelaskan, TPT Provinsi Banten kembali di posisi pertama di Indonesia lantaran ada beberapa perusahaan pada akhir tahun 2019 mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, salah satu diantaranya PT Krakatau Steel (KS)
“Ada 2.229 karyawan (KS) yang di PHK. Itukan sudah tercatat ujar Hamidi saat dikonfirmasi wartawan. Rabu, (6/5/2020)
Terlebih, pihaknya saat ini kita sudah mencatat, ada 6 ribu lebih yang di PHK. Menurutnya data ini akan terus bertambah jika seandainya kejadian luar biasa (KLB) terus diperpanjang. Bahkan diketahui sudah 23 ribu karyawan yang di rumahkan. Dan itu kata Hamidi, dampak yang bukan terjadi di Banten saja, melainkan di belahan dunia.
“Tentu harapan kita kalau yang di rumahkan dapat bekerja kembali kalau kondisi sudah membaik, karena yang tutup juga belum tentu tutup total. Karena saat ini perusahaan-perusahaan itu bahan bakunya tidak datang,” terangnya.
Diungkapkannya, dampak dari pandemi Covid-19 ada 53 perusahaan yang tutup. Sedangkan jumlah yang di PHK beserta yang di rumahkan totalnya ada sekitar 29 ribuan.
Al Hamidi menuturkan, salah satu penyebab Banten terus menempati posisi pertama tingkat pengangguran terbuka se indonesia karena Banten merupakan daerah yang strategis, sehingga jadi tempat tujuan bagi para pencari kerja yang ada, bahkan di luar daerah sekaligus.
Ia menegaskan, bahwa demikian meski menjadi tanggung jawab bersama antar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga terintegrasi semuanya. Baik di provinsi maupun kabupaten/kota. (*/JL)
