Keras! Giliran Fraksi NasDem Minta Pj Gubernur Al Muktabar Tak Lantik Pejabat di Masa Transisi
SERANG – Pj Gubernur Banten Al Muktabar kabarnya kini menyiapkan open bidding atau seleksi terbuka untuk 14 jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Padahal, kini tengah dalam masa transisi pemerintahan.
Diketahui, saat ini ada 14 jabatan eselon II di Pemprov Banten yang tengah kosong, meliputi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Diskominfo SP, Kepala DPMD, Kepala Dinas ESDM, Kepala Bapenda, Inspektur, Kepala Kesbangpol, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Ekbang, Kepala Biro Organisasi, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dispar, dan Kepala Dinsos.
Selain itu juga diketahui, masih banyak jabatan kosong di lingkungan Pemprov Banten, baik untuk eselon III maupun IV.
Namun, rencana Pj Gubernur Banten Al Muktabar ini tidak didukung oleh sejumlah Fraksi di lingkungan DPRD Provinsi Banten. Seperti halnya yang ditegaskan Fraksi NasDem DPRD Provinsi Banten.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Banten, Wawan Suhada mengaku tak setuju jika dilakukan Open Bidding untuk jabatan eselon II di masa transisi. Ia meminta kepada Al Muktabar untuk fokus terhadap penyelesaian pertanggungjawaban APBD 2024.
“Kami menyayangkan dan sangat tidak menyetujui adanya niat open bidding eselon II di jajaran Pemprov Banten dikarenakan pada masa transisi saat ini kami melihat akan menimbulkan masalah di kemudian hari khususnya bagi Gubernur terpilih,” ujarnya, pada Sabtu, (7/12/2024).
“Kami menganjurkan kepada Bapak Al Muktabar selaku Pj Gubernur agar betul-betul fokus apa yang menjadi amanat APBD 2025 yang baru disahkan. Di mana masih banyak sekali target-target yang harus dipenuhi baik itu dari sisi pendapatan daerah atau pelaksanaan atau realisasi anggaran,” tambahnya.
Untuk itu kata dia, Pj Gubernur lebih baik tak melakukan pelantikan pejabat. Sebab akan berimplikasi terhadap periodesasi yang selanjutnya.
“Kami Fraksi NasDem mengharapkan Open Bidding tidak dilakukan dan tidak ada pelantikan apapun di pejabat lingkungan Pemprov Banten khususnya eselon II di masa transisi tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten juga meminta Pj Gubernur Banten, Al Muktabar tak melakukan pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Banten di masa transisi. Al Muktabar diminta fokus menyelesaikan pekerjaan tahun 2024.
“Pj Gubernur Banten sebaiknya fokus kejar target pendapatan, dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tahun 2024. Masa jabatannya kan hanya tersisa sekitar dua bulan. Biarlah nanti Gubernur baru yang melantik,” tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten, Taufiq Hidayat kepada wartawan, pada Kamis, (5/12/2024) kemarin.
Permintaan tersebut kata dia, bukan berarti menghambat karir pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Justru pihaknya punya komitmen serius untuk mendukung reformasi birokrasi.
“Sehingga dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada calon Gubernur dan wakil Gubernur Banten terpilih untuk melakukannya. Sebab, ke depan kerja-kerja pemerintahan akan dilakukan oleh Gubernur baru,” jelasnya. (*/Faqih)
