SERANG – Keterwakilan perempuan untuk duduk di parlemen hingga pemilu 2019 ditetapkan belum memenuhi kuota 30 persen. Padahal, keterwakilan perempuan atau yang populer disebut kebijakan affirmative action tertuang dalam peraturan perundang-undangan pemilu.
Perbincangan tersebut terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan Suwaib Amiruddin Foundation (SAF) dengan tema “Perempuan di Era Demokrasi” yang diselenggarakan di Kantin Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Sabtu (5/10/2019).
Kiprah perempuan saat ini menurut pandangan Akademisi Untirta Ipah Ema Jumiati, saat ini masih belum memenuhi kuota.
Hal ini harus menjadi perhatian, beberapa hasil penelitian menurutnya perempuan yang duduk di parlemen juga rata-rata mereka didorong oleh keluarganya berlatar belakang politisi maupun pejabat negara.
“Perempuan yang duduk di DPR RI dari hasil Pemilu 2019 dengan kursi 575 anggota tersebut, hanya ada sebesar 20,5 persen keterwakilan perempuan, meski meningkat dari Pemilu sebelumnya sebesar 17 persen, namun belum mencapai angka 30 persen keterwakilan perempuan,” ujar doktor alumni Universitas Padjajaran Bandung tersebut.
Hal senada disampaikan Komisioner KPU Banten, Rohimah, menurutnya keterwakilan di Parlemen Provinsi Banten juga belum memenuhi harapan. Bahwa caleg perempuan yang terpilih hanya 15 orang dari 85 anggota DPRD Banten.
Sementara lanjutnya, caleg laki-laki terpilih mendominasi sebanyak 70 orang. Padahal terang Rohimah, KPU menerapkan aturan zipper system dalam pencalonan legislatif.
“Zipper system ini mengatur dari tiga calon legislatif yang diusung dari partai di suatu dapil, satu caleg harus diisi caleg perempuan. Namun, tetap saja posisi perempuan belum banyak yang mampu bersaing untuk duduk di parlemen, termasuk di Provinsi Banten,” ujarnya.
“Jadi perempuan harus meningkatkan kualitas dirinya dimanapun mereka berkiprah dan tentu harus menjaga dari sikap dan tingkah laku yang kurang baik, yang bisa merendahkan derajat perempuan,” terangnya menambahkan. (*/Qih)
