SERANG – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Pw Serang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, Kamis (14/10/2021).
Dalam aksinya mahasiswa mengevaluasi kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubenrur Banten. Menurutnya, selama mereka memimpin hampir 5 tahun masih meninggalkan catatan-catatan buruk.
“Jelas tahun 2021 banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan APBD untuk kepentingan pribadinya, dari mulai korupsi pengadan lahan Samsat Malingping, korupsi hibah Pondok Pesantren, pengadaan masker dan pengadaan lahan SMA/SMK,” ujar Koordinator Umum KMS 30, Jhodi Fauzi.
“Ini menjadi sebuah kegagalan yang masif yang dilakukan oleh oknum dalam nuansa kekuasaan WH-Andika, tentunya bukan itu saja, angka pengguran yang tinggi se-Indonesia menjadi dampak yang buruk bagi keberlangsungan perekonomian di Provinsi Banten,” tambahnya.
Mahasiswa UIN SMH Banten ini menegaskan, jika di akhir masa jabatan WH-Andika tidak ada sama sekali indikator kemajuan yang dirasakan.
Pihaknya meminta agar Pemprov Banten ke depan jangan menjadi lumbung masalah. Dirinya mengaku tak lagi ingin mendengar ada kasus korupsi di lingkungan Pemprov Banten.
“APBD Banten 2022 jangan dikorupsi,” pintanya.
Dalam visi-misinya pada saat kampanye lanjut Jhodi, WH-Andika berupaya untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas, kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pertumbuhan, mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan pemerataan ekonomi.
“Namun, diakhir masa jabatannya hal tersebut tidak bisa di wujudkan” tegasnya.
Ketua PW Kumala Serang, Misbah menambahkan, bahwa beberapa persoalan yang terjadi di Provinsi Banten, tidak boleh luput dari perhatian DPRD Banten. Menurutnya, DPRD jangan tinggal diam.
“Dalam problematika yang terjadi tentunya DPRD jangan hanya diam saja melihat kondisi yang terjadi,” katanya.
Dia juga mendorong DRPD Banten agar lebih efektif melakukan kontrol atas tugas-tugas eksekutif.
“Sampai hari ini, DPRD Banten belum melakukan kontrol yang baik terhadap kinerja WH-Andika. Padahal, persoalan di Banten berhubungan dengan kelangsungan masyarakat,” pungkasnya. (*/Faqih)
