Maraknya Baliho Politik di Banten, Komunikolog Politik: Capres Harus Berani Lawan Mafia Tanah

SERANG – Maraknya baliho politik di Banten jelang Pileg, Pilpres serta Pilkada 2024 mendatang menjadi sorotan bagi pengamat. Salah satunya datang dari Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan.

Menurutnya, perilaku tersebut terjadi karena para tokoh-tokoh sentral di partai politik telah lebih dulu memajang baliho sebagai calon Presiden, padahal tahapan dari KPU belum ditentukan. Inilah kata dia, yang menjadi preseden buruk.

“Guru makan berdiri, murid makan berlari. Kira-kira ini adagium yang tepat. Tapi jika menilik Banten, pertanyaannya simple. Apakah para aktor politik yang tebar pesona, seperti caleg, kepala daerah, bahkan capres, berani dan mampu mendeklarasikan melawan Mafia Tanah yang berakar ini?,” ujar Tamil dalam keterangnnya, pada Jumat, (13/1/2023)

Tamil mengatakan, jika melihat indeks prestasi di seluruh kabupaten/kota di wilayah Banten, mayoritas segala aspek terus mengalami perbaikan kecuali pertanahan.

Jika masuk sudah ada persoalan pertanahan apalagi menyangkut oknum perusahaan besar, maka seolah tidak ada pemerintah dan hukum yang membela rakyat.

“Saya sendiri menilik historical bagaimana berjuang bersama teman-teman pengamat politik dan aktivis 98, untuk berjuang mengembalikan tanah masyarakat yang di caplok mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang. Jadi ini kriteria penting, jangan sampai ada belenggu kekuatan mafia tanah dalam proses politik di Banten yang membuat penegakan hukum tidak berjalan,” ungkapnya.

Dalam hal maraknya baliho-baliho tadi, Tamil menyebut bahwa partai politik boleh mulai mensosialisasikan partainya setelah penetapan nomor urut kemarin, dan itu sudah sesuai keputusan KPU.

Namun sebutnya, jika sosialisasi bacaleg, apalagi calon kepala daerah yang konstalasinya pasti berubah setelah Pilpres, maka hal itu sebagai bentuk nafsu politik yang diyakininya bukan dilakukan oleh incumbent.

“Disisi lain, ini sebagai strategi mendesak partai politiknya, agar mencalonkan tokoh tersebut karena sudah bergerak melakukan sosialisasi, jadi semacam strategi menyandera partai politiknya sendiri dari kompetisi internal,” jelasnya

“Namun apapun itu, KPU harus bisa meminta segenap Partai Politik menertibkan kader-kadernya, atau ini hanya akan menambah antipati masyarakat terhadap politik, dan memperbesar angka golput di pemilu,” sambung Tamil. (*/Faqih)