SERANG – Kawal Demokrasi mengadakan aksi simbolik di Kota Serang pada Minggu, 22 Desember 2024, sebagai respons terhadap maraknya kasus korupsi di Provinsi Banten yang merugikan masyarakat dan negara.
Di dalam Aksi Jilid III Kawal Demokrasi masih konsisten dalam merawat perjuangan dalam mengawal kasus korupsi di Provinsi Banten, provinsi Banten harus terus berkomitmen memberantas praktik korupsi dan menyelesaikan kasus-kasus yang sudah dalam proses penyelidikan.
Direktur Eksekutif, Yulianto mengatakan, pembebasan lahan seluas 60 hektare tersebut diduga telah digelembungkan sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 86 miliar.
“Perkara ini harus dituntaskan,” ujarnya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Banten beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai hukum di Provinsi Banten tumpul ke atas tajam ke bawah, Kejagung harus liat bobroknya dan bodohnya Kejati Banten dalam menyelesaikan Kasus-kasus Korupsi di Provinsi Banten,” ujar Yulianto selaku Direktur Eksekutif.
“Korupsi harus diberantas karena merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan masyarakat dan negara, terutama di sektor ekonomi,” ujar Hakim, Founder Kawal Demokrasi.
Kasus terbaru terkait korupsi di Banten antara lain adalah mega korupsi di Situ Ranca Gede dan Banten International Stadium (Sport Center), yang diperkirakan merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah untuk Situ Ranca Gede, dan sekitar 114 miliar rupiah untuk kerugian akibat pembangunan Sport Center.
“Harapan kami, KPK, Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Banten segera menyelesaikan kasus-kasus ini karena sudah berlangsung terlalu lama,” tambah Hakim, Founder Kawal Demokrasi. (*/Red)
