SERANG – Kholid Miqdar, terus vokal kembali menyuarakan penolakannya terhadap proyek reklamasi dan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Dalam pernyataannya baru-baru ini, ia menegaskan bahwa hukum di Indonesia dinilainya tidak pernah tegak bagi rakyat.
Dalam video yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya dan dikutip pada Jumat (18/4/2025), Kholid menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum dalam proyek PIK 2 yang masih menuai polemik.
“Jujur, berpikir yang benar itu tidak boleh bertentangan dengan sunatullah. Tidak boleh juga bertentangan dengan hukum alam,” kata Kholid dalam cuplikan podcast Peta Project yang dibawakannya.
Menurutnya, logika kerap dianggap musuh oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
“Pemerintah diktator pasti akan bilang bahwa logika itu penjahat. Karena logika pasti akan berkata bahwa yang benar itu benar, dan yang salah tetap salah,” tegasnya.
Ia bahkan menyinggung adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak dari tingkat bawah hingga atas dalam persoalan proyek tersebut.
“Contohnya, ada sekelompok orang yang main ‘papat gulipat’ dari mulai lurah sampai ke BPN, bahkan sampai ke tingkat menteri,” ujarnya.
Kholid menyebut nama-nama yang selama ini kerap disorot dalam polemik PIK 2, termasuk pengembang dan tokoh-tokoh lokal yang menurutnya harus diperiksa secara hukum.
“Saya sudah sebut Aguan, sudah saya sebut Alhamapi, saya sebut juga mandor Memet, dan Encun. Kalau saya salah, silakan panggil saya, penjarakan saya,” tantangnya.
Namun, ia menyesalkan bahwa hingga saat ini, tidak ada tindakan hukum tegas terhadap para pelaku yang ia tuding telah bermain dalam proyek tersebut.
“Yang saya rasakan, hukum tidak pernah tegak untuk rakyatnya,” tutup Kholid.(*/Nandi)
