SERANG – Beredarnya Surat Edaran (SE) Nomor 050/913-Bapp/2020 tentang penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah berkaitan dengan penanganan Covid 19 tahap III di Provinsi Banten tahun anggaran 2020, menimbulkan kekhawtiran bagi para pegawai di lingkungan Pemprov Banten.
Kali ini para Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang merasa khawatir jika tunjangan hari raya (THR) untuk tahun ini dihapuskan, lantaran dibuatnya SE tersebut.
Ketua Umum Persatuan Pengamanan Dalam (Perada) Pemprov Banten Asep Bima menilai, adanya SE tersebut membawa kekhawatiran bagi petugas Pamdal. Bahkan pihaknya juga mengaku kecewa jika penghapusan THR benar terjadi.
Padahal kata Asep, pihaknya juga turut menjadi garda terdepan dalam salah satu instansi di Pemprov Banten di tengah pandemi Covid-19. Namun lanjut Asep, Pamdal harus merasakan dampak dari refocusing tahap III tersebut.
“Kami jelas kecewa, kami sebagai garda terdepan dalam satu intansi, yang bekerja tidak mengenal tanggal merah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, harus merasakan dampak dari refocusing tahap III. Sehingga hak THR kami dihapus,” tegas Asep kepada wartawan di DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa, (28/4/2020).
Asep mengungkapkan, kekecewaan petugas Pamdal merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Pamdal yang ada di Pemprov Banten hanya mengandalkan pengahasilan dari upah pokok saja.
“Dan jelas ini menjadi pukulan telak bagi mereka di tengah garapan adanya tambahan jelang Hari Raya Idul Fitri,” katanya.
“Kami berharap Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengkaji ulang terkait penghapusan THR ini, sehingga kami yang bertugas saat hari raya dapat tetap semangat tanpa memikirkan kondisi keluarga di rumah,” imbun Asep.
Diketahui jumlah Pamdal di lingkungan Pemprov Banten (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) ada sebanyak 998 orang, yang tersebar di 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*/JL)
