SERANG – Partai Berkarya versi Muchdi PR dikabarkan tidak lolos dalam pendaftaran sebagai partai politik (Parpol) calon peserta pemilu tahun 2024.
Dikutip dari Kompas.Tv tidak lolosnya partai berlogo beringin karya tersebut dikarenakan pimpinan partai tidak melengkapi berkas persyaratan hingga akhir waktu pendaftaran, Partai tersebut dikabarkan akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu dalam minggu ini.
Salah satu politisi muda Partai Berkarya Provinsi Banten, Idham Faradilla menyikapi hal tersebut dengan menyatakan dukungan untuk mendorong keseriusan Ketua Umum (Ketum) dan pengurus pusat Partai Berkarya dalam meloloskan di tahun 2024 nanti.
“Kami menilai Partai Berkarya ini adalah partai yang berprestasi, di periode pertama partai ini mampu bersaing dengan partai lain sehingga memiliki banyak anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota bahkan kepala daerah, contoh di Provinsi Banten saja Partai Berkarya memiliki 10 kursi tergabung dalam anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dan satu kepala daerah yaitu Walikota Cilegon yang demikian menjabat sebagai Ketua DPW Banten,” kata Idham, Sabtu (20/8/2022).
Untuk berita yang beredar pedaftaran yang tak lolos, bahwa setelah nanti terbit berita acara rekapitulasi pendaftaran parpol dari KPU
Dijelaskannya, Partai Berkarya akan segera mengganti permohonan sengketa ke Bawaslu yang sebelumnya dimasukan tanda terima dan diganti dengan berita acara rekapitulasi dari KPU untuk kemudian dilanjukan sampai dengan tahap penyelesaian.
“Kami percayakan segala sesuatunya kepada Ketua Umum dan DPP Partai Berkarya dalam upaya menjadikan Partai Berkarya sebagai Partai peserta Pemilu di tahun 2024,” paparnya.
Ia menyatakan terus merapatkan barisan sebelum ada keputusan yang sah tidak lolos dari penyelesaian sengketa tersebut.
“Kami masih merapatkan barisan dan tetap solid di partai ini, dan tidak akan goyah sebelum ada keputusan yang sah tidak lolos dari penyelesaian sengketa tersebut, kami selalu berharap agar partai ini bisa menjadi peserta pemilu dan mengikuti pesta demokrasi di tahun 2024,” tutup Idham. (*/Nas)
