SERANG– Pemerintah Provinsi Banten berencana kembali menggulirkan program insentif pajak kendaraan bermotor pada Agustus 2026.
Program ini disiapkan sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meringankan beban wajib pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Berly Rizky Natakusumah, mengatakan usulan kebijakan fiskal tersebut telah mendapat persetujuan dari Gubernur, Andra Soni.
Saat ini, Bapenda masih mematangkan skema teknis sebelum diumumkan secara resmi.
Dalam program yang berencana diluncurkan bulan depan ini, Pemprov Banten akan memberikan tiga bentuk insentif sekaligus.
Pertama, diskon untuk pokok pajak kendaraan bermotor. Kedua, pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak. Ketiga, pembebasan denda mutasi masuk kendaraan dari luar daerah ke Banten.
“Kami masih mengkaji waktu peluncuran yang paling tepat. Apakah akan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI atau HUT Provinsi Banten. Insyaallah di bulan Agustus ini akan kita mulai,” ujar Berly, Selasa (28/7/2026).
Berly menjelaskan, program ini rencananya dihadirkan karena masih banyak wajib pajak yang menunda pembayaran. Padahal pajak daerah merupakan penyumbang terbesar PAD Banten.
Data Bapenda mencatat, realisasi PAD triwulan II 2026 mencapai Rp1,64 triliun atau 95,39% dari target Rp1,72 triliun. Angka ini naik signifikan dibanding triwulan I yang sebesar Rp1,19 triliun.
Kenaikan PAD ditopang kuat oleh pajak daerah yang realisasinya mencapai Rp1,49 triliun atau 99,06% dari target Rp1,51 triliun.
Namun di sisi lain, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan justru turun persentasenya. Dari target Rp2,37 triliun di triwulan II, yang terealisasi hanya Rp2,10 triliun atau 88,90%.
“Ruang untuk meningkatkan penerimaan masih sangat terbuka. Dengan adanya diskon dan bebas denda ini, kami berharap masyarakat tidak lagi menunda dan segera memanfaatkan kesempatan,” jelas Berly.
Pemprov Banten berencana mengumumkan besaran diskon dan durasi pelaksanaan program bersamaan dengan peluncuran resmi. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi dari Bapenda agar tidak ketinggalan.***
