SERANG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemprov Lampung mulai melakukan pendekatan atau lobi-lobi kepada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia agar menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032.
Sebagai informasi, lobi tersebut dilakukan karena penentuan tuan rumah PON ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara seluruh provinsi.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten Ahmad Syaukani mengatakan, kedua wilayah ini telah melalui tahapan awal pencalonan dengan mendaftarkan diri sebagai kandidat tuan rumah bersama.
Proses bidding, kata dia, dijadwalkan berlangsung bulan Mei mendatang. Saat ini, Pemprov Banten dan Pemprov Lampung telah membagi tugas untuk melakukan komunikasi dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki hak suara.
“Sekarang kami sudah melakukan pendekatan kepada provinsi-provinsi yang lain sebagai pemilik suara,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
“Kami sudah koordinasi, sudah bagi tugas. Lampung dengan provinsi mana dan Banten dengan provinsi mana, kita sudah bagi tugas,” sambung Syaukani.
Dalam proses lobi, Pemprov Banten juga menawarkan sejumlah keunggulan, salah satunya kemudahan akses transportasi melalui darat, laut, atau udara.
Berbeda dengan Provinsi Banten, sebagian besar provinsi lain masih membutuhkan penerbangan transit.
Misalnya, ia mencontohkan dari Palembang dan Sumsel. Jika ingin ke Kalimantan maka harus transit ke Jakarta dulu, mengganti pesawat baru ke Kalimantan.
“Dari Aceh dari mana, dari Papua pun pasti harus ke Jakarta dulu, kan gak ada pesawat yang langsung ke Kalimantan Barat,” ujarnya.
Keunggulan ini, kata dia, menghemat ongkos dengan sekali naik.
“Jika dilaksanakan di kita ya sekali naik, itu satu dari sisi biaya tranformasi akan lebih murah,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Syaukani menyebut, Banten memiliki penunjangnya, seperti Banten International Stadium (BIS) yang telah tersedia.
“Saya rasa hampir seluruh (sarana prasarana) cabang olahraga ada di Banten. Di Tangerang saja semua lengkap dan berstandar internasional,” katanya.
Adapun untuk biaya kewajiban jaminan keikutsertaan dalam proses bidding pada Mei mendatang sebesar Rp7 miliar. Biaya ini akan ditanggung bersama oleh kedua wilayah.
Demikian untuk biaya pendaftaran sebelumnya sebesar Rp 2 miliar, biaya tersebut telah dipenuhi dengan kontribusi masing-masing Rp1 miliar.
“Dibagi dua, Banten dan Lampung masing-masing Rp3,5 miliar,” tukasnya.***
