SERANG — Pemprov Banten bersama-sama pemerintah pusat dan kabupaten/kota terus menekan angka kemiskinan. Berdasarkan survei BPS pada September 2019, angka kemiskinan sebanyak 641 ribu menurun sebanyak 13 ribu dibandingkan Maret 2019 yang mencapai 654 ribu.
Berdasarkan survei hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2019 angka kemiskinan sebesar 4,94 persen, mengalami penurunan sebesar 0,15 poin dibanding periode Maret 2019 yang mencapai 5,09 persen.
Gubernur Banten, Wahidin Halim menyebutkan, Pemprov Banten sudah membuat kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kerangka kebijakan itu, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Adapun program yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya menurunkan beban pengeluaran meliputi, program keluarga harapam, akses pangan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses penerangan melalui subsidi listrik tepat sasaran.
Selain itu, pemprov dan pemerintah pusat berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui akses pembiayaan (KUR), pendampingan usaha sektoral (KUBE) dan pengembangan ekonomi lokal (dana desa).
“Faktor untuk menyukseskan kegiatan tersebut adalah bagaimana program tepat sasaran dan mekanisme program berjalan baik, serta implementasi program yang berkualitas,” kata Gubernur
Sedangkan, strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam perpres Nomor 15 Tahun 2010, kata gubernur, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, meningkatkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Bappeda Banten, Nurmetia mengatakan, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas Pemprov Banten, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.
“Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas RPJMD, termasuk peningkatan daya saing SDM dan program prioritas lainnya,” katanya. (*/Red)
