Pemprov Diminta Berikan Bantuan Kepada Kabupaten/Kota Se-Banten Untuk Tangani Corona
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, diminta untuk memberikan bantuan darurat kesehatan kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal demikian disepakati Bupati dan Walikota se-Banten, dengan mengharapkan pemberian bantuan keuangan khusus di luar dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten 2020.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Fakta Banten, Forum Kepala Daerah se-Banten berkirim surat permohonan bantuan darurat kesehatan yang ditujukan kepada Pemprov Banten, tertanggal 6 April 2020 yang juga ditembuskan kepada DPRD Banten. Dalam surat itu turut ditandantangani oleh Bupati dan Walikota se-Banten.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengakui bahwa pihaknya mendapat tembusan surat permintaan bantuan dari kepala daerah se-Banten.
“Delapan kepala daerah itu berkirim surat kepada gubernur, dan kami DPRD mendapatkan tembusannya. Intinya Menyampaikan keluh kesah mereka terhadap kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan,” ujar Andra saat ditemui usai rapat pimpinan (rapim) di Sekretariat DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (7/4/2020) kemarin.
Andra menuturkan, terdapat dua permintaan kepala daerah se-Banten dalam surat permohonan bantuan darurat kesehatan. Pertama Gubernur berkenan diminta untuk memberikan bantuan kepada kabupaten/kota untuk pemenuhan, penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi, terutama untuk menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing hidup.
Kedua, yaitu meminta bantuan yang diberikan dapat berupa, pemberian dana khusus untuk percepatan penanganan Covid-19, di luar bantuan keuangan Provinsi Banten tahun 2020.
“Jadi kalau saya liat penekannya kepala daerah adalah, bantuan yang diminta kepada pemerintah Provinsi Banten itu di luar bantuan keuangan Provinsi Banten tahun 2020,” terang Andra.
Lalu lanjut Andra, mereka juga meminta bantuan alat-alat kesehatan, ventilator, obat obatan, paket sembako untuk dibagikan kepada terdampak Covid-19 di masing-masing daerah.
“Harapan yang wajar, karena setiap kabupaten/kota tidak memiliki kekuatan fiskal yang sama, contoh Kabupaten Lebak, Lebak itukan dananya udah kepake duluan, bencana kemarin (longsor tanah dan banjir bandang) kita harus ada empatikan, harus kita pikirkan itu” ujarnya. (*/JL)
