SERANG– Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencapai Rp 12,4 triliun lebih atau 99,97 persen di tahun anggaran (TA) 2024. Jumlah ini terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa Rp 439,7 miliar.
Sedangkan untuk realisasi belanja dan transfer sebesar Rp11,9 triliun atau mencapai sebesar 96,41 persen dari anggarannya.
Dari selisih pendapatan dan belanja, terdapat surplus sebesar Rp491,3 miliar lebih. Lalu untuk pembiayaan netto, sebesar minus Rp51,6 miliar lebih.
Hal ini diungkapkan Gubernur Banten Andra Soni saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2024 ke BPK, Selasa (4/3/2025).
Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Andra mengungkapkan laporan kinerja keuangan Pemprov Banten telah direview terlebih dahulu oleh APIP.
Adapun untuk kinerja keuangan Pemprov Banten yang diserahkan ke BPK, berisi tujuh laporan.
Diantaranya mengenai laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
“Di dalamnya juga terdapat lampiran laporan hasil kantor akuntan publik atas laporan keuangan BLUD RSUD Banten dan RSUD Malingping serta laporan keuangan BUMD,” jelasnya.
Andra berharap, kinerja laporan keuangan Pemprov Banten TA 2024 dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kami juga berharap apa yang telah dilakukan bersama tersebut dapat mempertahankan prestasi opini yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tukasnya. (*/Ajo)
