SERANG – Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten, seakan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Banten khususnya kaum pemuda. Pasalnya menurut Komunitas Soedirman (KMS) 30, itu merupakan bentuk keterbelakangan daerah.
Menyikapi hal demikian, KMS 30 menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Banten. Kamis, (28/11/2019).
“Dan yang lebih miris, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Provinsi Banten kembali menempati peringkat pertama TPT,” kata Wawan Khoirul Anwar selaku Koordinator lapangan aksi, kepada awak media.
Dalam rilis BPS tahun 2019, menyebutkan bahwa Banten menempati peringkat pertama dengan TPT sebanyak 8,11 persen, padahal di Banten sendiri sudah berdiri banyak industri yang diharap bisa menyerap tenaga kerja.
“Padahal Pergub nomor 9 tahun 2018 yang dimana itu menjadi sarana informasi lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja ini seharusnya menjadi salah satu keunggulan untuk Pemprov mengurangi tingkat pengangguran terbuka,” terang Wawan.
Ia melanjutkan, dalam poin A Pergub tersebut, bahwa masyarakat dapat bekerja dengan kompetensinya, dan perusahaan dapat merekrut dan menempatkan tenaga kerja.
“Tapi sayangnya peraturan itu seakan tak menjadi jawaban atas banyaknya orang yang menganggur di Provinsi Banten,” ucapnya.
“Seharusnya Gubernur Banten bisa menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan siap bersaing dengan para pendatang, karena bisa kita ketahui juga bahwa penyumbang pengangguran tertinggi di daerah itu berada di kawasan industri,” tambah Wawan.
Wawan juga menerangkan, setelah diketahui APBD 2020 mencapai nilai Rp13 triliun lebih, diharapkan menjadi sarana untuk menekan tingginya angka pengangguran di Banten. (*/Qih)
