SERANG – Gelombang penolakan terhadap Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Bahari (Amuk Bahari) Banten mendapat respon dari sejumlah Anggota DPRD Banten.
Pasalnya, belakangan ini Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD tengah mempercepat proses penepatan Perda RZWP3K.
Baca juga: Datangi Gedung Dewan, Amuk Bahari Banten Tolak Raperda Zonasi Wilayah Pesisir
Koordinator Pansus RZWP3K DPRD Banten, Fahmi Hakim mengaku akan segera mengonsolidasikan dengan jajaran Pansus, terutama akan segera menggelar rapat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Pihaknya juga akan mengundang masyarakat yang pro dan kontra terhadap adanya RZWP3K.
“Tentunya menjadi bagian salah satu upaya kepastian hukum di DPRD Banten membuat RZWP3K ini agar proses potensi dari laut yang ada di kita itu terhadap perlindungan para nelayan,” ujarnya usai rapat paripurna di Sekretariat DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (14/7/2020).
“Justru itu yang akan kita lakukan bagaimana para nelayan ada kepastian hukum mereka melakukan usaha terhadap wilayah laut yang ada. Kedua investasipun berjalan sehingga di sini akan mengatur regulasi terhadap kepastian itu,” sambung Fahmi.
Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Banten, Juheni M. Rois menanggapi adanya penolakan terhadap sejumlah masa yang menilai bahwa pengesahan Raperda RZWP3K itu dapat merugikan masyarakat.
“Untuk menepis tudingan itu kita sangat terbuka untuk memberikan masukan. Jadi stakeholder terkait Perda ini silahkan datang memberikan masukan,” katanya.
“Jadi jangan suudzon dulu, kita ini kan wakil rakyat mari bahas bersama apa yang terbaik untuk masyarakat,” imbuh Ketua Fraksi PKS DPRD Banten ini.
Selanjutnya kata dia, Perda ini sebenarnya akan mengakomodir dua kepentingan, yakni kepentingan pengusaha dan masyarakat.
Sebelumnya diketahui, Amuk Bahari Banten menilai, Raperda RZWP3K Banten yang akan segera disahkan ini akan membuat masyarakat pesisir semakin tersingkir dari ruang hidupnya. (*/JL)
