SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) diharapkan membawa arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 secara bertahap dengan memprioritaskan indikator pada beberapa sektor.
Diantaranya kata Al Muktabar, indikator pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola pemerintahan yang berdampak untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan wilayah.
“Untuk itu Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten diharapkan menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan potensi wilayahnya,” ungkap Al Muktabar saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2023-2026, disalah satu hotel yang berada di Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, pada Kamis (27/10/2022).
Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga berharap semua pihak, terutama para pelaku ekonomi dapat membaca peluang dan menanamkan pemahaman bagaimana merubah tantangan menjadi sebuah peluang.
“Karena keyakinan kita setiap tantangan itu ada peluang, kita melihat beberapa indikator makro cukup terkendali. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan agar kita bisa tumbuh bersama,” katanya.
Selain itu, dalam sektor ketahanan pangan di Provinsi Banten, kata Al Muktabar, saat ini terutama di wilayah Selatan cukup terbuka dan tertata dengan baik dalam sumberdaya lahan untuk ketahanan pangan.
“Pangan kita tumbuh khususnya beras dan juga kita sedang mengupayakan pangan lainnya selain beras untuk dioptimalkan,” imbuhnya.
“Serta berupaya memberikan pengetahuan pengelolaannya sehingga kita memiliki bahan pangan selain beras. Kita punya potensi Sorgum, Jagung, Talas Beneng dan potensi lain yang bisa kita kembangkan,” sambungnya.
Al Muktabar juga menuturkan pembangunan berkelanjutan ini berkaitan dengan pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia serta hal-hal yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Termasuk aspek regulasi yang kuat dalam rangka agenda kerja pembangunan yang berkelanjutan. Disampimg itu juga menyiapkan bila didalam kerangka kerja pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang mendukung kearah yang lebih baik,” tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Banten Tahun 2023-2026, tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Banten dalam upaya mensejahterakan masyarakat, menjawab target pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas baik tingkat nasional maupun daerah.
“Untuk itu memerlukan dukungan daerah dan sinergi kebijakan perencanaan tingkat Nasional dan tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Banten diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Bupati/Walikota, Perwakilan Pemerintah Pusat/ Instansi Vertikal, BUMD, Perwakilan Perguruan Tinggi, Ormas, Filantropi dan Stakeholder lainya. (*/Faqih)
