SERANG – Ratusan masa aksi yang tergabung dalam gerakan 4 September, melakukan aksi di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Senin (4/9/2023).
Massa aksi terdiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten, Solidaritas Merah Putih (Solmet), Ormas Patriot Pejuang Bangsa, serta LSM Banten Barometer
Dalam aksinya mereka meminta Kejati Banten menghentikan Pengawalan dan Pengamanan (Walpam) pada Program Strategis Daerah (PSD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2023.
Mereka menilai Walpam hanya menjadi kedok bagi oknum-oknum yang hendak mencari keuntungan semata.
“Walpam yang ada di Kejati Banten, persoalan mereka ini menjadi kedok benteng pertahanan bagi OPD, yang memberikan tugas dan wewenang Walpam tersebut,” kata Aktivis PMII Ahmad Ibnu Rizal.
Menurutnya, ada enam dinas di Pemprov Banten yang mendapatkan Walpam Kejati Banten.
Ia mengatakan jika ada proses pembangunan yang diserahkan ke Pemerintah seperti contoh adanya proyek pembangunan yang diadukan.
“Misalkan ada proses pembangunan yang memang diserahkan ke pemerintahan ada pembangunan contohnya proyek pembangunan yang memang ketika ada aduan, itukan langsung dikawal oleh Walpam,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPW Solmet Banten, meminta Pj Gubernur untuk melakukan reformasi birokrasi.
“Kami minta Pj gubernur Banten untuk melakukan reformasi birokrasi, apabila tidak dilakukan kami minta Pj Gubernur dan Kajati Banten untuk mengundurkan diri,” ucapnya.
“Kita mempertanyakan kerja Walpam apa? Prosedur administrasi saja sudah keliru dan dibiarkan, kita sudah melayangkan surat, inspektorat, gubernur, Kejati dan Polda sudah kita sampaikan satu bundel,” ucapnya.
Menurutnya, jika aksi ini tidak diperhatikan maka dirinya akan melakukan aksi di depan Kemendagri.
“Kita berharap apa yang menjadi kekeliruan ini diperhatikan, banyak etalase etalase, termasuk Dinkes juga banyak terjadi kekeliruan,” pungkasnya. (*/Fachrul)
