CILEGON – Relawan sosial Kota Cilegon, Nuraini, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Banten, Andra Soni, yang memberikan perhatian terhadap pasien anak berusia 5 tahun asal Kabupaten Serang yang membutuhkan biaya operasi usus di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, Serang.
Pasien tersebut, bernama Fathan (5), merupakan anak dari pasangan keluarga kurang mampu di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Menurut Nuraini, keluarga pasien awalnya kebingungan lantaran tidak memiliki biaya untuk operasi karena keanggotaan BPJS Kesehatan sudah nonaktif sejak orang tuanya tidak lagi bekerja.
“Saya mengapresiasi Gubernur Banten yang cepat tanggap membantu anak warga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya operasi. Awalnya pihak rumah sakit meminta biaya sekitar puluhan juta rupiah karena BPJS pasien tidak aktif. Orang tua pasien tentu tidak sanggup,” ujar Nuraini di Cilegon, Senin (25/8/2025).
Nuraini menuturkan, Fathan masuk rumah sakit sejak Jumat (22/8). Pelayanan medis tetap diberikan, namun sempat terkendala karena masalah administrasi.
Upaya untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan juga sempat tersendat lantaran rumah sakit tidak segera mengeluarkan dokumen persyaratan pengurusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Dinas Sosial.
“Pihak rumah sakit mengarahkan untuk masuk jalur umum awalnya, dengan biaya yang sangat besar. Padahal, pasien sudah dalam kondisi darurat, muntah darah berwarna hitam, dan ususnya bermasalah,” katanya.
Menurutnya, setelah Gubernur Banten turun tangan meninjau pasien pada Senin (25/8), persoalan administrasi akhirnya dapat diselesaikan.
Jamkesda pasien langsung diaktifkan dan pihak rumah sakit menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pasien.
“Alhamdulillah setelah dibantu Gubernur dan Pak Husen, anak warga Cikande ini akhirnya bisa ditangani. Keluarga pasien sangat berterima kasih karena biaya ditanggung Jamkesda,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Gapura Banten, Husen Saidan, menegaskan langkah cepat Gubernur Banten patut diapresiasi karena memberi kepastian layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Saya sangat mengapresiasi respon cepat Gubernur. Harapan saya, rumah sakit tidak lagi mempersulit pasien kurang mampu. Hak masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan harus diprioritaskan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus seperti ini seharusnya tidak lagi terjadi karena pemerintah telah menjamin hak masyarakat melalui program jaminan kesehatan.
“Ke depan, rumah sakit harus lebih mengutamakan pelayanan tanpa hambatan administrasi berlebihan, agar masyarakat yang sakit dapat segera ditangani,” katanya.(*/Nandi).
