SERANG–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten menyikapi persoalan polemik proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Ketua PWNU Banten KH Hafis Gunawan menuturkan, organisasinya menyikapi proyek besutan Aguan itu bukan soal mendukung atau menolak.
“Yang terpenting bagi kami adalah satu hal, yakni berpihak kepada masyarakat. Ini bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana memastikan masyarakat tidak dirugikan dalam proyek ini,” ujarnya, Sabtu (15/2/2025).
Nahdlatul Ulama, kata dia, lebih berfokus pada penyelesaian yang terjadi di lapangan. Masyarakat terdampak imbas proyek ini perlu didahulukan penyelesaiannya.
Maka dari itu, PWNU Banten juga mendirikan pos pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan atau terdampak dari proyek PIK 2.
Untuk laporan mengenai permasalahan di PIK 2, kata dia, aduan masyarakat telah dikirimkan ke PBNU pusat.
“Kami dari NU Banten sudah membuka pos pengaduan terkait permasalahan di PIK 2,” ujarnya.
KH Hafis Gunawan membeberkan alasan mengapa dalam proyek PIK 2 harus mengutamakan hak-hak warga yang terdampak.
Salah satunya, masalah tanah warga yang sudah digunakan dalam proyek, namun pembayarannya belum diselesaikan.
“Ada warga yang sudah berada di lokasi, tetapi masih mengalami kendala dalam penyelesaian dokumen surat-menyurat. Ada juga warga yang sudah berada di lokasi, tetapi tempat yang dijanjikan belum disiapkan,” ujarnya.
Terakhir, terdapat permasalahan dalam proses perekrutan tenaga kerja, yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat sekitar.
Sedikit berbeda NU Banten dalam menyikapi proyek ini, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten dengan tegas menolak proyek PIK 2.
Wakil Ketua PWM Banten Dadang Burhanudin membeberkan, alasan penolakan proyek usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dengan Salim Group (SG) tersebut. Ia bilang, proyek tersebut banyak masalah.
“Menolak tegas kalau memang itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita sudah bergerak melalui PP Muhammadiyah yang sedang mengajukan gugatan atas keberadaan PIK 2,” ujarnya.
Senada dengan Muhammadiyah, Forum musyawarah ulama, akademisi dan tokoh masyarakat Provinsi Banten yang di wakili oleh KH Embay Mulya Syarief juga menolak PIK 2.
“Bahwa Projek Pembangunan telah menimbulkan banyak kemudaratan dan mafsadat kepada masyarakat Banten, dengan begitu banyaknya kerusakan yang terjadi yang sebagian kami lampirkan dalam pernyataan sikap ini,” ujarnya. (*/Ajo)
