SERANG – Wakil Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menilai langkah Gubernur Banten soal percepatan penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 di Provinsi Banten semakin menunjukkan ketidakjelasan dalam membuat kebijakan.
Hal itu menyusul dengan adanya Keputusan Gubernur Banten nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang pemberian bantuan keuangan (Bankeu) yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota se-Banten Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19.
“Gubernur Banten makin gak jelas, padahal penanganan Covid-19 sudah ada anggarannya di masing-masing daerah, kenapa Bankeu kabupaten/kota dialokasikan untuk itu,” kata Fahmi Hakim dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan. Senin (13/04/2020).
Dalam Keputusan Gubernur itu, total anggaran Bankeu senilai Rp. 440 miliar, dengan rincian Kabupaten Serang Rp. 80 miliar, Kabupaten Lebak Rp. 65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp. 60 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp. 55 miliar. Kemudian Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing mendapat Rp. 45 miliar.
Sementara kata Fahmi, nilai yang diberikan tidak mengalami perubahan.
“Jika memang dikhususkan untuk penanganan Covid-19, Gubernur seharusnya mengalokasikan anggaran berdasarkan peta sebaran Covid-19 di Provinsi Banten, di sana terlihat jelas mana kabupaten/kota yang seharusnya mendapatkan Bankeu yang lebih besar dan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah”, jelasnya.
Selain itu lanjut dia, hingga kondisi menghawatirkan seperti ini, Pemprov juga masih belum juga menunjukan keseriusan dan kejelasan orientasi kebijakanya, dilihat dari masukan berbagai elemen, terutama dari DPRD Banten, belum juga digubris.
“Kebijakan gubernur bahkan lebih kental nuansa kepentingan politiknya dibanding upaya untuk masyarakat dan membatasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas”, tambahnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menilai Pemprov Banten tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan, pencegahan terlebih penangulangan dampak yang diakibatkan oleh mewabahnya virus Corona.
“Sekarang memang belum terlihat nyata cara pencegahan dan penanganannya seperti apa keberlanjutanya, dari segi pencegahan Pemprov masih sangat lemah”, jelasnya.
“Pemprov belum memberikan petunjuk jelas, misalnya, pelaksanaan rapid test masih belum merata disetiap wilayah dan juga terkait apa yang harus dilakukan masyarakat ketika mengalami gejala penyakit yang disebabkan Covid-19.
Ia juga menyingung soal dampak ekonomi yang sangat mengkhawatirkan masyarakat saat pandemi virus Corona menjadi momok yang menakutkan.
“Dampak ekonominya kan sangat besar, perusahaan banyak yang mem-PHK karyawan, UMKM sepi, buruh harian banyak yang menahan lapar karena tidak punya penghasilan, lalu apa solusi Pemprov untuk masalah seperti ini?, kan belum ada,” ujar dia.
Kemudian ia menyarankan agar Pemprov Banten tidak hanya menyiapkan jaringan pengamanan sosial saja, namun juga membuat kebijakan lain yang bisa menawarkan penghidupan untuk keberlangsungan hidup meraka.
Selanjutnya, Ia pun berharap pola penanganan Covid-19 di Banten diubah. Pemprov harus bisa meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota. Kemudian dalam penyusunan program dari mulai pencegahan, penanganan serta dampak ekonominya diatur satu arah bersama kabupaten/kota.
“Kalau sampai minim koordinasi, saya yakin penanganan Covid-19 akan lamban dan pasti terjadi tumpang tindih kebijakan,” tandasnya. (*/JL)
