SERANG – Politisi PDIP Banten, Muhlis turut berkomentar perihal upaya agenda reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
Demikian diungkapkannya dalam Forum Discussion Group (FGD) bersama wartawan di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten, pada Selasa, 21 Juni 2022 kemarin.
Muhlis menegaskan, sesungguhnya agenda utama Pj Gubernur Banten adalah melakukan reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Banten.
Terlebih, kini telah beredar Raperda Provinsi Banten Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Muhlis mengatakan, reformasi birokrasi sangat penting dilakukan, guna terwujudunya pemerintahan yang baik dan bersih.
Sehingga kata dia, tak ada lagi kabar pejabat Pemprov Banten yang melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten ini juga menyarankan Al Muktabar tidak menggunakan prinsip politik balas budi untuk menempatkan seseorang dalam suatu jabatan tertentu.
“Jangan ada like and dislike dan politik balas budi. Orang yang tepat di tempat yang tepat,” katanya.
“Jangan sampai yang punya kompetensi tapi tidak diberikan kesempatan,” sambungnya.
Di sisi lain, dirinya juga meminta kepada Al untuk memberikan teladan yang baik kepada seluruh pegawai Pemprov Banten.
“Bagi saya kepemimpinan itu harus memberikan suri teladan,” tegasnya. (*/Faqih)