RANGKASBITUNG – Kabupaten Lebak tengah diproyeksikan menjadi sentra ekonomi baru di Provinsi Banten. Pemerintah tengah menyiapkan lahan 3.000 hektare untuk dijadikan kawasan industri terpadu di Cileles.
Kawasan industri ini berpotensi mendongkrak ekonomi warga Lebak yang mencapai 1,3 juta orang (Data Sensus 2020). Akses penunjang kian mudah dengan telah beroperasinya tol Serang-Rangkasbitung.
Jika melihat dari APBD Tahun 2022, Kabupaten Lebak memiliki postur yang cukup signifikan dengan estimasi pendapatan daerah mencapai Rp 2,68 Triliun dan estimasi belanja Rp2,74 Triliun.
Sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan sentra ekonomi baru di Provinsi Banten Bank Banten menandatangani PKS dengan Pemkab Lebak terkait penyaluran penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa pada Rabu, (5/1/2022).
Kerjasama ini merupakan salah satu aksi strategis perseroan untuk menggandeng seluruh Pemerintah di Banten.
Hadir pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Alkadri M.Si dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Drs. H. Babay Imroni.
Sementara Bank Banten diwakili oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan Hukum, David Aryanto Dwi S; Area Manager Banten, Ferry Fauzy; dan Kepala Cabang Bank Banten KC Rangkasbitung, Tb Firman Tauchid.
Turut hadir Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lebak, Bapak Djakaria, S.IP., M.Si dan Ketua APDESI se Kabupaten Lebak, Hj. Bedah Marwiah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lebak, Alkadri menuturkan bahwa kerjasama ini merupakan salah satu upaya untuk memudahkan pengelolaan dana desa.
“PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Bupati Lebak, Ibu Iti Octavia Jayabaya. Kerjasama ini harapannya dapat kian memudahkan untuk mengelola penyaluran dana Desa, tentunya hal ini juga memudahkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan,” ujarnya.
“Sebagai orang Banten, kita harus bersama-sama mengutamakan Bank Banten dalam melakukan transaksi perbankan. Agar Bank milik Pemerintah Provinsi Banten ini semakin besar kedepannya,” tutur Alkadri.
Nantinya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dari 340 desa yang tersebar di 28 Kecamatan akan mendapatkan layanan jasa keuangan dari Bank Banten.
Layanan jasa keuangan yang disiapkan meliputi payroll penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, serta penyaluran kredit kepada Kepala Desa dan jajarannya.
Dana penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa diperkirakan mencapai Rp1,87 miliar tiap bulan, sementara potensi kredit berada di angka Rp39 Miliar.
Terpisah, Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin menuturkan kerjasama dengan Pemkab Lebak ini merupakan langkah awal dari pelaksanaan Ekosistem Ekonomi Daerah Banten.
“Pertumbuhan Ekonomi Banten merupakan prioritas utama kami sekaligus dasar pengembangan Ekosistem Ekonomi Daerah Banten. Kerjasama ini merupakan langkah awal, pondasi. Kami kedepannya siap untuk terus menghadirkan produk sesuai dengan kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat Banten khususnya di Lebak. Terima kasih atas amanah yang diberikan, Insya Allah pelayanan yang kami berikan akan maksimal,” pungkas Dirut. (*/Red)
