Tak Digubris, PKS Banten Dorong Gubernur Responsif Tangani Covid-19
SERANG – Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois mengaku kecewa kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim lantaran permintaannya tak ditanggapi.
Sebelumnya, F-PKS DPRD Banten telah berkirim surat kepada Wahidin Halim, pada Jumat, (9/7/2021). Dalam isi surat itu, F-PKS DPRD Banten menyoroti perihal penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.
“Secara resmi Fraksi PKS DPRD Banten sudah berkirim surat kepada Gubernur, namun belum ada tanggapan terkait 5 masukan kita,” ujar Juheni kepada awak media di Ruang F-PKS DPRD Banten, Selasa (13/7/2021).
“Salam gak dijawab, gak ada tanggapan apa-apa. Khawatir Gubernur lagi di ICU. Sekali lagi minta kepada Gubernur, tanggapan surat Fraksi PKS seperti apa,” imbuhnya.
Juheni mengungkapkan, masyarakat Banten banyak yang antri untuk dilayani rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Terlebih kata dia, masih banyak juga masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri.
“Segera buat rumah sakit darurat. Kita belum tahu respon gubernur seperti apa,” tegasnya.
F-PKS DPRD Banten mendorong, agar Gubernur Banten responsif tangani pandemi Covid-19, dan dapat melakukan tindakan-tidakan cepat.
“Kalau Ketua Fraksi (PKS) saja tidak dijawab, apalagi rakyat kecil. Peka atau enggak Gubernur nih,” ucapnya.
Di tempat yang sama, anggota F-PKS DPRD Banten Gembong R. Sumedi meminta Gubernur Banten melakukan trobosan-trobosan baru di tengah krisisnya kesehatan masyarakat akibat hantaman Covid-19.
“Perlu langkah-langkah luar biasa, bukan langkah biasa-biasa saja, buat trobosan, (seperti) rumah sakit darurat atau apa, banyak tempat-tempat yang bisa dipakai,” ujarnya.
Ketua DPW PKS Banten ini mengungkap bagaimana masyarakat kesulitan mencari oksigen, ditambah harga obat yang dinilai mahal. Untuk itu ia mempertanyakan atas kehadiran Pemerintah Provinsi Banten selama masa pandemi Covid-19.
“Intinya bagaimana menyelamatkan nyawa masyarakat. Kita sebagai salah satu partai pengusung Gubernur merasa sedih juga kalau melihat kinerja Gubernur seperti ini,” terangnya.
Setidaknya ada lima poin yang ditegaskan dalam isi surat yang disampaikan oleh F-PKS DPRD Provinsi Banten kepada gubernur.
Pertama, mereka meminta agar Pemprov Banten segera mengadakan Rumah Sakit Darurat untuk menangani lonjakan pasien Covid-19, dan mendorong pemerintah kabupaten/kota menyediakan tempat isolasi mandiri untuk pasien tidak bergejala (OTG) dan yang bergejala ringan.
Kedua, F-PKS ingin segera Pemprov Banten merekrut sukarelawan tenaga medis guna membantu penanganan pasien Covid-19.
Selanjutnya ketiga, meminta agar segera memberikan insentif kepada Tenaga Kesehatan dan pemulasaran jenazah yang menangani pasien Covid-19.
Keempat, menjamin ketersediann obat standar Covid-19, alat kesehatan serta menjamin pasokan oksigen dalam harga wajar.
Yang terakhir F-PKS DPRD Banten meminta agar pelaksanaan vaksinasi lebih masif dengan tetap memperhatikan Prokes 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas). (*/Faqih)