Tak Kunjung Terbentuk, Keberadaan BPSK Banten Kembali Dipertanyakan

 

CILEGON – Lambatnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap Kabupaten/Kota di Banten membuat banyak pihak mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Banten.

UU tentang Perlindungan Konsumen dan Permendagri jelas mengamanatkan bahwa hadirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap Kabupaten/Kota, namun hingga kini BPSK sendiri belum juga terbentuk.

Menanggapi hal itu, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kota Cilegon Luthfi Abdullah meminta Pemerintah dan DPRD Provinsi Banten segera melindungi warganya dengan peraturan sebagaimana diamanatkan UU. Agar konsumen bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan dan Kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

“Kabarnya, Raperda sudah masuk ke legislatif. Tentu saya selaku Direktur LPK Cilegon, meminta Pak Pj Gubernur dan DPRD segera merealisasikannya. Kenapa demikian, ini sudah terlampau lama. Sementara, itu kebutuhan atau hak warga yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.” ujar Lutfhi Abdullah, Rabu, (23/11/2022).

Selain itu, Lutfi juga meminta, DPRD dan ketua Pansus kembali memperhatikan pasal demi pasal secara utuh, sehingga mutlak semua maksud yang tertuang dalam draf raperda memprioritaskan kepentingan warga sebagai konsumen.

MTQ Pemkot

Sebenarnya sambung Lutfi, Pemerintah dalam hal ini OPD Indag, perlu mendapatkan masukan dari para akademisi, praktisi serta lembaga terkait. Sehingga, wawasan dan pemahamannya menjadi luas dan nantinya produk hukum itu tidak multi tafsir.

Karena itu, Lutfi akan mempertanyakan kembali sejauh mana langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi terkait dengan pembentukan BPSK.

Sekaligus memastikan draf Raperda apakah untuk kepentingan masyarakat atau sebaliknya ada kepentingan lain.

Sementara itu, April salah satu warga yang merasa pernah dirugikan dalam hal bertransaksi mengatakan memang sebetulnya di Kota Cilegon BPSK menjadi prioritas.

Karena Kota Cilegon dikenal dengan kota industri, perdagangan dan jasa. Kalau lemah pengawasannya, dan tidak ada BPSK maka hak warga sebagai konsumen terabaikan.

“Belum lama ini, 2 mobil pick up pengoplos tabung gas 3 kilo ditangkap Polsek Ciwandan. Disperindag Cilegon sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran gas. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mengawasi, kemana warga harus mengadu.” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia juga berharap Gubenur Banten bersama DPRD Provinsi segera menerbitkan regulasi terkait BPSK di setiap Kab/Kota Se-Banten. (*/Wan)

Adam