Tak Mau Kasus Pengadaan Barang dan Jasa Terulang, Gubernur Andra Soni Gandeng ICW Bikin SOP Aduan Baru
SERANG–Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperkuat sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa (barjas).
Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran anggaran dan praktik korupsi sejak dini.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, pengadaan barjas bukan sekadar urusan administrasi dan serapan anggaran, melainkan soal memastikan uang rakyat benar-benar memberi manfaat.
“Saya ingin menegaskan, aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini,” ujar Andra saat membuka Diskusi Replikasi SOP Penanganan Aduan Pengadaan Barjas di Aula Inspektorat Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
Andra meminta Inspektorat tidak menunggu masalah membesar menjadi temuan BPK, kerugian keuangan daerah, hingga kasus hukum. Setiap aduan harus ditangani secara objektif berbasis bukti, bukan asumsi atau tekanan opini publik.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Visi itu harus menjadi pedoman, bukan sekadar slogan.
“Salah satu wujudnya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barjas berjalan transparan, bersaing sehat, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gubernur pun memberikan lima arahan strategis:
1. Percepat dan perkuat mekanisme penanganan aduan pengadaan.
2. Jadikan Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan preventif, bukan hanya represif.
3. Bangun sistem aduan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
4. Tingkatkan kompetensi dan jaga integritas aparat pengawas.
5. Lindungi pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas dan perkuat kolaborasi lintas lembaga.
Andra juga menginstruksikan Inspektorat Provinsi Banten untuk aktif membina Inspektorat kabupaten/kota agar standar penanganan aduan seragam di seluruh Banten.
Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina menyambut baik keterbukaan Pemprov Banten.
Menurutnya, Banten mereplikasi SOP pengaduan publik yang sudah sukses diterapkan di Kabupaten Maros, Kota Semarang, dan Kota Kupang.
“Kami bekerja sama dengan Inspektorat daerah untuk memperbaiki SOP penanganan aduan hingga benar-benar direalisasikan dan dirasakan perubahannya,” kata Almas.
ICW sendiri telah fokus mengawasi sektor pengadaan barjas selama 15 tahun terakhir. Sektor ini dinilai paling rawan korupsi dan strategis dalam pemerintahan.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Direktur Visi Integritas ICW Ade Irawan, Sekda Banten Deden Apriandhi, Inspektur Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Kepala Biro Barjas dan LPSE Setda Banten Soerjo Soebiandono.
Diskusi diikuti puluhan peserta dari Inspektorat kabupaten/kota se-Banten.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut Forum Penyuluh Antikorupsi yang digelar pada 14 Oktober 2026 lalu.***
