CILEGON – Seorang pria berinisial AF (32) harus berhadapan dengan hukum setelah diduga mengalihkan mobil Toyota Avanza yang masih dalam status jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin perusahaan pembiayaan (finance).
Akibat perbuatannya, AF kini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penggelapan.
Kasus tersebut telah memasuki tahap II. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menyerahkan tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon pada Kamis (12/11/2026).
Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Subdit II Fismondev Unit II Polda Banten, Brigpol Febri Rahmat Romdoni, mengungkapkan bahwa AF diduga menyerahkan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia kepada seseorang yang mengaku sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) di wilayah Kramatwatu, Kabupaten Serang.
Menurut Febri, tindakan tersebut bermula ketika tersangka mengalami kesulitan ekonomi hingga tidak sanggup meneruskan pembayaran cicilan kendaraan.
Dalam kondisi tersebut, AF meminta bantuan kepada seseorang yang mengaku berasal dari LSM. Namun, bantuan tersebut justru berujung pada pengalihan mobil tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan.
“Dari pengalihan kendaraan tersebut, tersangka menerima uang sebesar Rp20 juta. Sampai sekarang orang yang menerima kendaraan itu belum dapat ditemukan, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya pencarian,” ujar Febri.
Febri menjelaskan, mobil Toyota Avanza yang dialihkan tersebut merupakan kendaraan keluaran 2023 yang dijaminkan AF saat mengajukan pembiayaan pada 2025.
Saat itu, tersangka mengajukan pinjaman sebesar Rp180 juta dengan nilai kendaraan diperkirakan mencapai Rp230 juta.
Ia menegaskan, kendaraan yang masih terikat perjanjian jaminan fidusia tidak boleh dialihkan, dijual, maupun disewakan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Atas dugaan perbuatannya, AF disangkakan melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Kami dari Ditreskrimsus Subdit II Fismondev sudah melimpahkan yang bersangkutan ke Kejari Cilegon untuk tahap II,” katanya.
Sementara itu, Kepala Cabang Smart Finance Cabang Cikupa, Okta Situmorang, mengatakan kasus tersebut terungkap ketika tim perusahaan melakukan penagihan angsuran kepada debitur.
Saat petugas mendatangi kediaman AF, kendaraan yang menjadi objek pembiayaan ternyata sudah tidak berada di tempat.
Tim kemudian berusaha menghubungi dan menemui debitur yang diketahui bekerja dengan sistem pergantian shift.
Dari penelusuran tersebut, perusahaan akhirnya mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza itu telah berpindah tangan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan pihak finance.
“Dari situ kami mengetahui unit sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuan finance. Akhirnya kami membuat laporan,” ungkap Okta.
Okta memperkirakan perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp250 juta. Perhitungan tersebut mencakup sisa pokok pinjaman dan bunga yang masih harus dibayarkan debitur.
Pasalnya, pembayaran angsuran kendaraan tersebut baru berjalan hingga cicilan kedua.
Terpisah, Litigasi Department Head Smart Finance, M Afif Zainurroziqin, mengingatkan para debitur agar tidak mengambil langkah sepihak ketika menghadapi kesulitan membayar cicilan.
Ia menyarankan debitur segera mendatangi kantor cabang perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan kondisi keuangan dan mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada kesulitan atau kendala pembayaran, lebih baik datang ke kantor cabang terdekat. Sampaikan kendala tersebut secara kooperatif tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.***
