Tanggapi Putusan MK Soal Gratiskan Biaya Sekolah SD dan SMP Swasta, Andra Soni: Kita Sudah SMA
PANDEGLANG – Gubernur Banten Andra Soni menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah swasta.
Andra Soni mengaku bersyukur dengan keputusan MK yang mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menggratiskan sekolah SD dan SMP di swasta.
“Kita sudah SMA,” ucapnya saat menghadiri Kumpul Jeung Dulur Salakanagara Institute Silih Asih Jeung Baraya di Puri Salakanagara, Kabupaten Pandeglang, Minggu, (8/6/2025).
Ia memaparkan permasalahan yang ada di bidang pendidikan, menurutnya substansinya terdapat pada daya tampung sekolah SMA/SMK yang negeri terbatas, tak mampu menampung lulusan SMP.
Sementara masyarakat berorientasi menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena gratis. Meski demikian, Pemprov Banten tetap membangun ruang kelas dan sekolah baru.
“Melalui Program Sekolah Gratis, tidak lagi ada titip menitip masuk sekolah negeri. Titip menitip awal mula korupsi,” tegas Andra Soni.
Andra juga mengungkapkan, terdapat 811 SMA/SMK swasta yang berpartisipasi dalam Program Sekolah Gratis. Andra Soni tegaskan, Pemprov Banten mampu selenggarakan pembiayaan Program Sekolah Gratis.
“Provinsi Banten dengan kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia. 70 persen lebih pembiayaan Pemprov Banten bersumber dari pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Sementara untuk warga yang benar – benar miskin dan masuk dalam data Kementerian Sosial, saat ini sedang dirintis sekolah rakyat.
Sebelumnya, MK memutuskan pemerintah dan pemda harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya alias gratis.
Hal ini berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.
Dalam putusannya, MK berpandangan bahwa negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak ada peserta didik yang tak bisa bersekolah hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana. (*/Ajo)