SERANG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten tengah membahas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 49 Tahun 2025 Soal Pengupahan yang baru saja diteken Presiden Prabowo.
Aturan ini menjadi acuan baru dalam penetapan UMP yang mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.
“Sudah pleno untuk membahas penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi,” ujar Kadisnakertrans Banten, Septo Kalnadi, Jumat (19/12/2025).
Rapat Pleno, kata dia, melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari beragam serikat pekerja, akademisi dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Adapun dalam PP Nomor 49/2025, terdapat beberapa poin perubahan berupa perluasan angka alfa menjadi 0,5-0,9. Berbeda dengan aturan sebelumnya, yang nilai alfa ditetapkan di rentang 0,1-0,3.
Dalam rapat, Septo mengungkapkan terdapat perbedaan mengenai penentuan besaran alpa. APINDO, katanya, mengusulkan besaran alpa 0,5.
“Dari serikat pekerja dan akademisi mengusulkan alpa 0,85, dengan pertimbangan kesenjangan upah di Banten,” ungkap pria humoris itu.
Dari hasil pembahasan ini, Septo bakal mendiskusikan lebih lanjut dengan Gubernur Banten Andra Soni guna membahas besaran upah yang pasti.
“Setelah itu baru ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berapa kenaikannya. Tenggat 24 Desember ini” kata Septo.
Dihubungi terpisah, Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Eko, paska rapat mengungkapkan tak ada kesepakatan dalam penentuan besaran alpa.
“Kalau UMP tadi di berita acaranya keputusannya ada dua usulan, karena tidak ada kesepakatan satu nilai. Nah APINDO masih kekeh 0,5 dengan kenaikan 4,9 persen,” katanya.
“Tapi dari usul serikat pekerja atau serikat buruh, unsur akademisi maupun pakar dan pemerintah, sepakat nilai alpa 0,85 dengan kenaikan 6,74 persen kurang lebih Rp 198 ribu,” tutupnya.***