SERANG – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Tranggono bersama jajaran Forkopimda menerima Kunjungan Ketua dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Kamis (7/7/2022).
Kunjungan yang dibalut dalam diskusi itu dilakukan juga bersama Pemerintah Daerah, Forkopimda, Akademisi serta Tokoh Masyarakat Banten yang dipandu langsung oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan didampingi oleh Pj Sekda Banten M Tranggono.
Dalam pemaparannya Tranggono mengatakan roda pemerintahan Provinsi Banten selama dua bulan dipimpin oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar berjalan dengan baik.
Hal itu tidak terlepas dari penguasaan masalah dan komunikasi yang dibangun cukup baik oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar. Sehingga siapa harus berbuat apa menjadi jelas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Itu mungkin kelebihan beliau yang secara administrasi tentu menguasai persoalan yang ada,” katanya.
Selanjutnya, selama dua bulan lebih memimpin, banyak yang sudah dilakukan oleh Pj Gubernur Banten seperti penanganan stunting dan gizi buruk yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi, pencanangan fakta integritas ASN, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan pendidikan dan penyiapan generasi pelajar Banten dalam menghadapi perkembangan IT yang begitu pesat.
“Oleh karena itu, dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Al Muktabar menggagas SMA Negeri Metaverse, sebagaimana yang telah dilakukan di Kampus Harvard University untuk menciptakan programer komputer yang handal,” ujarnya.
Diungkapkan Tranggono, indeks partisipasi sekolah di Provinsi Banten saat ini baru mencapai 65 persen lebih. Oleh karena itu, dengan Program pembelajaran SMA yang efektif ini, diharapkan seluruh masyarakat Banten bisa mendapat akses pendidikan yang mudah dan terjangkau.
“Karena dengan metode ini, sebagaimana yang dilakukan di Harvard University bisa mencetak 10 ribu programmer. Kalau ini terlaksana di Banten, bisa menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan. Sehingga dampak dominonya akan berpengaruh juga pada sektor lain seperti peningkatan angka IPM,” ucapnya.
Kemudian terkait dengan tenaga honorer, Tranggono meminta agar Pemerintah Pusat bisa menunda terlebih dahulu kebijakan rencana penghapusan honorer pada tahun 2023 nanti.
Hal itu dikarenakan, saat ini peran honorer dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah sangat besar sekali.
Hal lainnya, Tranggono mengungkapkan hubungan baik di internal Pemprov Banten, Forkopimda maupun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sejauh ini cukup terjaga dengan baik.
Hal itu dibuktikan dengan sudah berjalannya berbagai program yang dilakukan oleh Pemprov Banten berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Di internal Forkopimda, kita intens melakukan koordinasi baik dengan Polda, Kejati maupun Korem berkenaan dengan berbagai program yang sedang dan akan dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu ketua komite I DPD RI Fachrul Razi dalam pemaparannya menjelaskan, kedatangan dirinya bersama rombongan ke Provinsi Banten ingin menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung kondisi Pemerintah Daerah (Pemda) serta perkembangannya yang saat ini banyak dijabat oleh seorang Pj (Penjabat, red)
“Tapi mendengar pemaparan dari Pak Sekda tadi, sepertinya roda pemerintahan di Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik, apalagi ada terobosan baru yang akan dilakukan dalam dunia pendidikan di Banten,” katanya.
Terkait dengan persoalan honorer, lanjutnya, itu sudah menjadi konsentrasi kerja Komite I DPD RI.
Pihaknya mengaku sudah menerima banyak masukan baik dari guru maupun honorer, terkait dengan kebijakan di atas.
“Tapi intinya, kita akan perjuangkan apa yang menjadi keresahan honorer di berbagai daerah saat ini. Kita juga akan membentuk Pansus untuk itu dan akan segera melaksanakan Rakor dengan menteri yang baru nanti,” pungkasnya. (*/Faqih)
