SERANG – Dominasi perusahaan media besar dalam industri pers menjadi salah satu isu yang dibahas dalam refleksi HPN 2025 di Banten.
Para wartawan menilai bahwa praktik monopoli ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya informasi dan dana publik, sehingga membatasi ruang gerak media independen dan lokal.
Dalam aksi damai di Kawan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) , para jurnalis mengungkapkan bahwa media besar sering kali mendapat keuntungan lebih besar, termasuk dalam distribusi anggaran publik, sementara media lokal kesulitan mendapatkan dukungan finansial yang setara.
“Jangan sampai ada monopoli dalam industri pers. Media besar boleh berkembang, tapi jangan sampai mereka menutup ruang bagi media lain untuk tumbuh. Semua media harus mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan dana publik,” kata Sekertaris PWI Banten, Fahdi Khalid kepada Fakta Banten, Rabu (19/2/2025).
Para wartawan menegaskan bahwa keberagaman dalam industri pers adalah kunci bagi demokrasi yang sehat.
” Jika hanya segelintir media yang mendominasi, maka suara masyarakat bisa terabaikan dan informasi yang disampaikan ke publik menjadi tidak berimbang,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, wartawan di Banten mendesak adanya regulasi yang lebih ketat dalam distribusi anggaran media agar tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu.
“Dengan itu kami akan terus mengawal kebijakan-kebijakan terkait industri pers demi terciptanya pers yang lebih adil dan demokratis,” pungkasnya. (*/Sahrul).
