SERANG – Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten dan Untirta melaksanakan rangkaian kegiatan dengan kegiatan ini bedah buku Menkumham Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. berjudul ‘Anak Kolong Menjemput Mimpi’, di Auditorium Kampus Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang, Kamis (26/10/2023)
Selain bedah buku, kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan desa sadar hukum kepada 51 desa di wilayah Provinsi Banten, MoU Untirta dan Kemenkumham, bazar, serta penyerahan Penyerahan Pencatatan Hak Cipta kepada Rektor Untirta Fatah Sulaiman.
Rektor Untirta menyambut kedatangan Kemenkumham dengan hangat dan meriah dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah berkenan berkolaborasi dengan Untirta.
“Selamat datang di Untirta dengan visi healthy smart and green, berdaya saing global dengan value JAWARA yang diserap dari dua tokoh sentral Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantani,” ucap Fatah.
“JAWARA itu adalah Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius dan Akuntabel. Jadi kita sedang membina 21.000 mahasiswa untuk dididik menjadi JAWARA-JAWARA untuk Indonesia maju. Kita harus gali inspirasinya dari Prof. Yasona ini. Bagaimana sejarah perjuangan Menkumham RI ini dari bawah sampai puncak Menkumham RI. Kita gali spiritnya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk generasi emas, generasi muda,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Dodot Adikoeswanto, mengatakan, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari pengukuhan desa sadar hukum yang merupakan salah satu dari rangkaian proses usulan untuk dapat diteruskan dalam proses Anubawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum.
“Apresiasi dan terima kasih kepada yang telah memberikan fasilitas sehingga memudahkan pelaksanaan tugas terutama dalam program kesadaran hukum terutama dalam program desa sadar hukum. Kami bangga dapat bertemu langsung lurah dan kepala desa yang berjuang dalam desa sadar hukum ini tanpa menghilangkan budaya lokal masyarakat adat. Selamat kepada desa yang dikukuhkan sebagai desa sadar hukum,” ucapnya.
Sementara Plt. Sekda Provinsi Banten Virgojanti, mengatakan, Provinsi Banten terus melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam menjalankan kesadaran hukum.
“Dalam rangka mengembangkan kesadaran hukum di mayarakat perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional terarah dan terpadu dan kami terus melakukan hal tersebut guna mencapainya yang sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam undang-undang,” ujarnya. (*/Fachrul)
