SERANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Banten, Fahmi Hakim melaksanakan kegiatan reses masa sidang ke-2 tahun 2020-2021 yang bertempat di Jalan Sayabulu, Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (01/03/2021).
Kegiatan reses merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD Provinsi Banten dalam menyerap dan menghimpun aspirasi dari masyarakat. Kemudian penyampaian aspirasi ini sebagai bahan dasar untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan pada rapat paripurna penyampaian hasil reses nanti.
Selain dihadiri oleh beberapa kepala desa se-Kabupaten Serang sebagai peserta, turut hadir pula Kepala Bagian Humas dan Protokol, Toton Suriawinata, yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Protokol dan Kepala Sub Bagian Aspirasi DPRD Provinsi Banten, Ade Jumrotul Busto.
Dalam kesempatan reses kali ini, para Kepala Desa yang hadir mengemukakan aspirasi maupun pengaduan terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi di daerah masing-masing.
Adapun beberapa aspirasi yang ditampung berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, revitalisasi waduk, hingga terkait penanganan banjir.
Para kepala desa menekankan dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan, seharusnya tidak hanya fokus dalam pembangunan infrastruktur, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu bidang pendidikan dan pengembangan SDM.
Menanggapi hal demikian, Fahmi mengatakan akan membantu percepatan pembangunan di desa-desa. Karena kata dia, desa menjadi salah satu faktor pendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Serang.
“Maju atau mundurnya Pemerintah Provinsi ada ditangan Kabupaten dan Kota, dan maju mundurnya suatu Kabupaten dan Kota dipengaruhi oleh desa-desa yang ada di wilayah tersebut,” katanya.
Politisi Golkar ini juga mengatakan kepada para kepala desa untuk mengajukan dan menyampaikan proposal terkait permasalahan yang ada di wilayah masing-masing kepada dirinya, melalui perwakilan tenaga ahli untuk kemudian akan diklasifikasikan sesuai dengan prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu.
“Dengan anggaran yang ada tentu ada prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu, oleh karena itu sampaikan proposal kepada perwakilan tenaga ahli saya agar dapat diklasifikasikan, akan dilihat mana yang bisa di dorong melalui Pemerintah Provinsi atau mana yang bisa menggunakan APBD Kabupaten Serang,” pungkasnya. (*/Faqih)
