JAKARTA – Di tengah penurunan konsumsi rumah tangga atau daya beli, pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bansos yang terbaru, pemerintah berencana memberikan kredit tanpa bunga ke rumah tangga alias keluarga.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan salah satu wacana yang diluncurkan adalah pemberian akses pinjaman bagi rumah tangga.
“Akan ada skema pinjaman untuk rumah tangga tanpa bunga sehingga bisa diakses, itu yang sedang disiapkan,” kata Prastowo dalam acara webinar Keterbukaan Informasi Publik 2020: UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Prastowo tidak menjelaskan secara detil mengenai rencana baru pemerintah dalam memberikan bantuan di tengah pandemi Corona. Pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga ini sedang disiapkan seperti bantuan untuk 13 juta pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
“Jadi ini supaya ada tambahan daya beli, supaya mereka terbantu dan diperhatikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan kepada para pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pemberian bantuan ini akan diberikan kepada 13 juta pekerja di Indonesia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini ditaksir mencapai Rp 31,2 triliun. Dia berharap, dengan adanya stimulus baru ini bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah bakal menambah bantuan sosial (bansos) dengan skema baru di tengah pandemi Corona. Bansos yang diberikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang terdampak.
Dia mengatakan bansos dengan skema baru ini mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik untuk industri, bisnis, dan sosial, bantuan produktif kepada pelaku UMKM.
Stimulus yang baru, kata Sri Mulyani adalah penghapusan tarif listrik minimum atau abodemen bagi pelaku industri, bisnis, dan sosial. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Adapun anggaran Rp 3 triliun ini kompensasi untuk PLN.
Pemerintah, kata Sri Mulyani juga meningkatkan jumlah pengurangan cicilan PPh badan dari yang sebelumnya 25% menjadi 50%. Sedangkan untuk PKH, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan ada pengubahan skema yaitu penambahan bantuan berupa beras sebesar 15 kilogram (kg) kepada seluruh penerima hingga akhir tahun. Anggaran yang disediakan untuk program tambahan ini sebesar Rp 4,6 triliun.
Selanjutnya tambahan benefit untuk program Kartu Sembako, menurut Sri Mulyani nantinya para penerima manfaat akan mendapat bantuan tunai sebesar Rp 500.000 dan anggaran yang disediakan sekitar Rp 5 triliun. (*/Detik)
