JAKARTA – Pemerintah menegaskan utang akan digunakan untuk kegiatan produktif, seperti membangun jalan, satelit, hingga gedung sekolah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang pun akan selalu digunakan secara hati-hati.
“Kalau bicara utang, itu instrumen yang kami jaga secara hati-hati. Berdasarkan proyeknya, jalan tol, hasilnya lebih besar dari biayanya. Tidak hanya rupiahnya, tapi manfaat sosial,” ujar Sri Mulyani dalam diskusi ekonomi di kawasan Tjikini Lima, Cikini, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Sri Mulyani mencontohkan, Satelit Palapa Ring yang dibangun di Kepaulauan Sangihe, Sulawesi Utara tersebut menggunakan pembiyaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema KPBU ini, dananya tak murni dari APBN, melainkan bisa berasal dari utang badan usaha.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pembangunan tanpa utang justru memerlukan waktu yang lebih lama, yakni hingga 15 tahun. Sementara dengan skema alternatif melalui utang bisa berjalan dalam waktu 2,5 tahun.
“Bangun tanpa utang bisa 15 tahun. Sangihe baru connect 15 tahun ya bye-bye. Sekarang hanya dalam waktu 2,5 tahun. Masyarakat enggak nunggu 15 tahun, yang industri nanti sudah 5.0 mungkin, ya left behind (tertinggal),” ujar Sri Mulyani.
Dia juga mencontohkan, jika berutang Rp 1 triliun, maka bisa menghasilkan dua kali lipatnya ke penerimaan. Hasil dari penerimaan tersebut juga bisa digunakan untuk bayar utang.
“Jadi kalau saya utang Rp 1 dengan penerimaan dua sampai tiga kali lipatnya, itu bisa menghasilkan penerimaan untuk membayar utangnya kembali ,” jelasnya,
Adapun hingga akhir November 2018, total utang pemerintah sebesar Rp 4.395,8 triliun, terdiri dari pinjaman Rp 784,38 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.661,6 triliun. Dengan PDB sebesar Rp 14.696,4 triliun, rasio utang pemerintah mencapai 29,91 persen terhadap PDB. (*/Kumparan)
