MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi angkat bicara soal keputusan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Gubernur yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan impor beras.
“Harus hati-hati, jangan sampai ada kebijakan yang menyebabkan para petani kita demoralisasi,” ujar TGB kepada Republika.co.id di Mataram, NTB, Ahad (14/1).
TGB menyampaikan, selama ini kebijakan pertanian NTB dikhususkan untuk pemberdayaan petani, dan untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi para petani.
TGB menyebutkan, stok beras di NTB masih aman. Produksi beras di NTB sendiri menyentuh angka 2,38 juta ton beras. Pun dengan harga beras di NTB yang juga masih normal. Rata-rata harga beras di NTB berkisar di angka Rp 9.300 hingga Rp 9.400 atau masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“(Beras) Di NTB masih terkendali, masih bagus. Jadi jangan karena misal di Jakarta naik harga sedikit, main pukul rata harus impor beras,” lanjut TGB.
Advert
Alih-alih mengimpor beras, menurut TGB, lebih baik pemerintah melalukan mobilisasi stok beras yang ada di daerah-daerah supaya ada stabilisasi harga dengan menggunakan pasokan dalam negeri.
“Saya berharap jangan ada kebijakan yang sifatnya anomali,” ucap TGB.
TGB memandang, kebijakan impor beras justru akan mengecewakan dan merugikan para petani yang pada Februari akan melakukan panen. Para petani, lanjut TGB, sedang berharap akan mendapat penghasilan yang baik pada panen nanti. Namun, kemudian dikeluarkan kebijakan impor beras yang dipastikan akan berdampak pada harga jual di tingkat petani.
“Saya berharap supaya kebijakan ini jangan diperlakukan, karena kita sebentar lagi akan panen dan semua indikator pelaksanaan panen itu baik semua, bahkan harga beras di pasar masih sangat terkendali dan terjangkau. Jadi ini akan sangat mengecewakan buat para petani kita,” kata TGB menambahkan. (*/Republika.co.id)
