Oleh : Hersubeno Arief
Akun Instagram @suryoprabowo2011 Jumat (19/10) membuat status yang cukup menggelitik. “Kira’in @official.kpk BERANI beneran,” cuitnya sambil menampilkan tautan berita sebuah media online dengan judul: KPK Tak Temukan Barang Bukti di Penggeledahan Rumah James Riady.
Akun yang diketahui milik mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo itu hanya salah satu reaksi publik yang terekam di medsos menyikapi penggeledahan rumah big boss Lippo Group James Riady oleh KPK.
Publik yang paham konstelasi politik di Indonesia cukup terkejut ketika KPK, Kamis (18/10/2018) melakukan penggeledahan rumah CEO Lippo Group itu. Menyusul ditangkapnya sejumlah karyawan Lippo, termasuk Billy Sindoro yang menjabat sebagai Direktur Operasional Lippo, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
James jelas bukan tokoh sembarangan. Sebagai pengusaha papan atas di Indonesia dia dikenal punya jejaring sangat kuat di lingkar elit kekuasaan di Indonesia, dan dunia internasional.
Di kalangan para pengusaha, kelas James bukan lagi kakap, tapi sudah masuk kelompok naga besar. Bisnisnya menggurita mulai dari ritel, perbankan, pendidikan, rumah sakit, media, sampai properti. Sementara KPK kendati banyak ditakuti, levelnya —meminjam istilah seorang mantan perwira tinggi Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji— masih sekelas cicak. Masih sering kepentok di kasus-kasus besar, utamanya yang berkaitan dengan pusat kekuasaan dan inner circlenya. Ini pertarungan cicak vs naga. Kelasnya di atas cicak vs buaya yang pernah membuat geger Indonesia beberapa waktu lalu.
Jadi kalau KPK sampai berani menyentuh “tempat keramat” itu, pasti punya alasan yang cukup kuat. Mereka pasti punya info valid. Bila tidak, bisa menjadi bumerang.
KPK seperti penjelasan Juru Bicara KPK Febri Diansyah tengah mencari bukti dari pengembangan kasus suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat lainnya. Diduga sejumlah dokumen dan bukti suap perizinan Meikarta tersebut disimpan di rumah James. Masuk akal. Sebagai direktur operasional, rasanya tidak mungkin Billy berani mengambil keputusan melakukan suap miliaran rupiah tanpa membicarakannya dengan CEO.
Apalagi seperti pernah dijelaskan James, Meikarta adalah proyek terbesar Lippo Group sepanjang kelompok bisnis berdiri di Indonesia pada tahun 1950. Dengan investasi sebesar Rp 278 triliun, Meikarta juga didedikasikan untuk menghormati ibunya. Mei adalah nama ibu James, sedang Karta diambil dari nama Jakarta. Jadi proyek prestisius ini adalah prestise personal James.
Namun “pertunjukan besar” itu ternyata anti klimaks. KPK menyatakan tidak ada bukti dibukti yang ditemukan. Apakah dengan begitu James juga batal diperiksa seperti pernah disebutkan Febri?
Uji nyali bagi KPK
Kasus Meikarta dan James Riady jelas menjadi sebuah ujian bagi KPK dan berdampak terhadap pemerintahan Jokowi. Apalagi saat ini kita tengah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.
Publik tengah menyoroti kemandirian dan tentu saja keberanian KPK menangani kasus-kasus besar. Publik juga tengah mengamati posisi pemerintahan Jokowi menghadapi peristiwa tersebut. Apakah akan mendukung KPK, memanfaatkan KPK, atau membiarkan KPK sendirian menghadapinya?
Sebelum kasus Meikarta meledak, KPK tengah disorot dengan munculnya hasil investigasi Indonesialeaks. Kasus penyobekan dokumen bukti transfer uang suap oleh dua orang penyidik KPK dari kepolisian itu, tanda-tandanya juga akan menguap. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan skandal penyobekan “buku merah” yang menjadi alat bukti, tidak terekam kamera. Dengan kata lain, tidak bisa ditindaklanjuti.
“Pengawas internal sudah memeriksa kamera, dan kamera memang terekam, tapi secara… ada penyobekan, tidak terlihat dalam kamera itu,” kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Namun, pernyataan Agus tersebut bertolak belakang dengan jawabannya saat diwawancarai tim Indonesialeaks pada hari Sabtu (11/8/2018) , sebelum hasil peliputan tersebut diungkap ke publik. “Iya (di rekaman CCTV terlihat aksi Roland dan Harun merusak barang bukti). Makanya PI (pengawas internal) bergerak kan, karena ada bukti itu, ya kan. Jadi PI bergeraknya karena ditunjukkin bukti itu, jadi kemudian dilakukan pemeriksaan PI,” kata Agus.
Dua kasus itu akan menjadi ujian bagi KPK. Apakah masih menjadi lembaga yang kredibel, masih bisa dipercaya seperti banyak harapan publik? Atau telah menjadi sarang laba-laba. Hanya mampu menjaring binatang kecil sekelas serangga, namun jebol ketika dipakai menjaring makhluk yang lebih besar seperti naga?
Besarnya pengaruh pengusaha naga ini pernah dipertanyakan oleh politisi PDIP Kwik Kian Gie tak lama setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden. Ketika berbicara pada program ILC di TV One (21/10/2014), Kwik mengaku mendengar rumor bahwa Presiden Jokowi dikendalikan oleh para pengusaha yang sering disebut sebagai 9 taipan/naga (Gang of Nine)
Praktik pengusaha mengendalikan penguasa itu bukan hanya problem besar bagi negara yang tengah berubah menuju transisi demokrasi seperti Indonesia. Mantan kepala analis untuk belanja militer pada Komite Anggaran Senat Amerika Serikat Mike Lofgren menulis sebuah buku The Deep State : The Fall Of The Constitution And The Rise Of A Shadow Government. Dalam buku itu diulas sepak terjang korporasi besar di AS yang bertindak menjadi pemerintahan bayangan. Mereka tidak terlihat, tapi kepentingannya sangat mempengaruhi keputusan politik pemerintahan.
Apakah di Indonesia ada kelompok The Deep State, pemerintah bayangan, negara dalam negara yang bisa mengendalikan Jokowi, mengarahkan kebijakan pemerintah, membuat KPK mandul, mengatur siapa yang harus ditangkap dan siapa yang harus dilepas? Mari kita ikuti sepak terjang KPK selanjutnya.
Theodore Roosevelt, Presiden AS ke-26 (1901-1909) pernah mengingatkan betapa berbahayanya pemerintahan yang disebutnya sebagai the invisible government. Mereka adalah para pebisnis korup yang menjalin kerjasama tidak terhormat dengan para politisi korup. Tugas utama seorang negarawan adalah menghancurkannya. Bukan malah menjadi bagian dan tunduk patuh pada mereka.
To destroy this invisible government, to befoul the unholy alliance between corrupt business and corrupt politics is the first task of the statesmanship of the day. (*/Harsubenoarief.com)
