KABUL – Taliban mengumumkan kabinet pemerintahan interim dengan nama resmi Islamic Emirate of Afghanistan. Pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, menyatakan bahwa pemerintahan ini akan menjunjung tinggi syariat Islam.
“Saya meyakinkan kepada seluruh warga negara bahwa para tokoh pemerintahan akan bekerja keras menerapkan aturan dan syariah Islam di negara ini,” tutur Hibatullah Akhundzada saat mengumumkan pemerintahan Afghanistan, sebagaimana dikutip AFP.
Akhundzada memastikan bahwa kepemimpinan baru Afghanistan ini akan membawa “perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan” negara.
“Islamic Emirate tak punya masalah dengan siapa pun,” ucap Akhundhzada.
Sebagaimana dilansir The New York Times, Islamic Emirate of Afghanistan ini sebenarnya bukan nama baru. Saat Taliban berkuasa pada 1996-2001, Taliban juga menggunakan Islamic Emirate of Afghanistan sebagai nama pemerintahan.
Patokan pemerintahan kali ini pun sama, yaitu menjunjung tinggi syariat Islam. Meski demikian, belum diketahui seketat apa Taliban menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya kali ini.
Saat pertama kali merebut kekuasaan pada 15 Agustus lalu, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan moderat. Mereka juga berjanji memberikan hak-hak dasar bagi perempuan, tak seperti saat mereka berkuasa dulu.
Namun, sejumlah pengamat mulai pesimistis karena struktur pemerintahan interim yang diumumkan Taliban kali ini saja diisi muka-muka lama, padahal kelompok itu berjanji bakal lebih inklusif.
Dalam upacara pengumuman kabinet baru ini, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, memang menyatakan bahwa kabinet ini belum selesai terbentuk. Ia menegaskan bahwa Taliban masih dalam proses pembentukan pemerintahan yang ajek dan berharap dapat menggandeng kelompok lain.
Kendati demikian, belum diketahui pula Taliban akan memasukkan unsur kelompok lain itu dalam posisi-posisi strategis atau tidak. Sejauh ini, kepemimpinan Islamic Emirate of Afghanistan masih diisi pentolan-pentolan Taliban.
Posisi Pelaksana Tuas Perdana Menteri dipercayakan kepada Mohammad Hasan Akhund. Dia pula lah yang memimpin Afghanistan saat Taliban berkuasa sebelum Amerika Serikat menginvasi pada 1996-2001 silam.
Dahulu, Hassan dikenal sebagai orang dekat Mullah Mohammad Omar, pemimpin Taliban yang menjadi buronan AS. Dia juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil perdana menteri dari 1996 hingga 2001.
Di lingkup Taliban, Hassan merupakan kepala badan pembuat keputusan selama kurang lebih 20 tahun. Hingga kini, dia masih menjadi target sanksi PBB.
Untuk posisi wakil perdana menteri, Taliban mempercayakan dua pentolan mereka, yaitu Abdul Ghani Baradar dan Abdul Salam Hanafi.
Tak ketinggalan, Mullah Mohammad Yaqoob juga diangkat menjadi Menteri Pertahanan yang baru. Dia adalah putra dari Mullah Mohammad Omar, pendiri Taliban yang tersohor.
Taliban juga memberikan posisi Menteri Dalam negeri kepada Sirajuddin Haqqani. Ia selama ini dikenal sebagai salah satu petinggi Taliban yang ditakuti.
Sementara itu, Taliban mempercayakan posisi Menteri Luar Negeri untuk Islamic Emirate of Afghanistan kepada Amir Khan Muttaqi. Ia memang merupakan pemimpin senior Taliban yang kerap diutus untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak selama ini. (*/CNN)
