Rencana Pendirian Masjid Pertama di Fujisawa Jepang Picu Protes, Warga: Perlu Dialog untuk Membangun Pemahaman

TOKYO – Bertumbuhnya jumlah imigran di Jepang berdampak pada masuknya keberagaman budaya, cara hidup, dan agama yang belakangan memicu kecemasan sosial di tengah masyarakat lokal.

​Salah satunya dirasakan Noriko Izumizawa, warga Kota Fujisawa. Kota yang berjarak satu jam perjalanan dari Tokyo ini tak lama lagi akan memiliki masjid pertamanya. Saat ini, sebidang tanah lapang berupa hamparan rumput di kawasan tempat tinggalnya sedang disiapkan sebagai lokasi pembangunan tempat ibadah tersebut.

​Rencana pendirian masjid di kota tepi laut ini memicu beragam tanggapan. Sebagian warga berupaya menerima, tetapi sebagian lainnya merasa cemas, seperti Izumizawa dan sekelompok warga Fujisawa lainnya.

​”Saya khawatir bagaimana komunitas kami mungkin akan berubah,” kata Izumizawa, yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut.

​Menurutnya, komunitas Muslim di Jepang kian berkembang seiring meningkatnya ketergantungan pada pekerja asing untuk mengisi lowongan pekerjaan di tengah populasi Jepang yang menyusut dan menua. Perdebatan mengenai isu imigrasi di Amerika Serikat dan Eropa yang turut mencuat akhir-akhir ini menambah kegelisahannya.

​Awal 2026, ribuan orang sempat menggelar unjuk rasa di stasiun kereta setempat sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan masjid. Sebagian pengunjuk rasa berpendapat bahwa masjid yang ukurannya jauh lebih besar ketimbang kuil Shinto lokal dinilai tidak menghormati kepercayaan setempat.

​Selain unjuk rasa, laporan mengenai ujaran kebencian dan misinformasi tersebar di media sosial. Media lokal juga melaporkan bahwa sejumlah masjid menerima panggilan telepon serta surat elektronik bernada kasar. Di tengah situasi ini, kelompok antikebencian turut melakukan aksi tandingan untuk menyuarakan perlawanan terhadap intoleransi.

​Hiroki Suzuka, pengelola kedai kopi yang terletak tepat di seberang lokasi rencana masjid Fujisawa, menilai perlunya dialog mendalam agar terbangun pemahaman di kalangan warga sekitar.

​”Saya tidak menolak, tapi saya juga tidak bisa bilang bahwa saya mendukungnya,” ujar Suzuka. “Saya pikir langkah pertama adalah mempelajari tentang apa itu Islam, seperti apa orang-orangnya, serta nilai dan sudut pandang yang mereka miliki. Semuanya dimulai dengan pikiran terbuka dan keinginan untuk saling memahami.”

​Pengusaha Mohamed Mohideen, yang telah tinggal di Osaka selama 39 tahun, merasakan pergeseran dinamika sosial di tengah masyarakat Jepang.

Mohideen pindah dari Sri Lanka pada 1987 untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, mulai dari berdagang batu permata hingga mengekspor mobil bekas ke Sri Lanka dan Pakistan.

​Ia menuturkan, pada awal kepindahannya, jumlah warga asing di Jepang masih sangat sedikit. Kini, peningkatan jumlah warga asing direspons secara beragam oleh warga lokal.

Masyarakat setempat kerap menjaga jarak dan melontarkan komentar menyakitkan kepada kaum Muslim, baik secara daring maupun langsung.

​”Di media sosial, tak terhitung komentar seperti ‘Keluar dari Jepang’ dan ‘Kembali ke negaramu sendiri’,” kata Mohideen. “Orang-orang juga mulai datang ke masjid dan berteriak-teriak mengumpat,” imbuhnya yang rutin menunaikan salat di Masjid Osaka.

​Meski demikian, Mohideen menganggap kerenggangan antarkelompok ini sebagai tanggung jawab bersama.

“Selama ini mungkin kami hanya fokus bekerja dan tidak cukup berupaya membantu orang memahami siapa kami, atau menjadi bagian dari masyarakat,” tuturnya.

“Mulai sekarang, saya ingin semakin meningkatkan dialog dan membangun saling pengertian yang lebih baik.”

​Pandangan serupa disampaikan Shakeel Mohamed (61), perwakilan Masjid Yashio di Prefektur Saitama.

Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan setempat, seperti memilah sampah dengan benar, menaati peraturan parkir, mengenakan helm saat bersepeda, hingga menjaga kesopanan sederhana seperti menyapa tetangga.

​”Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menghormati cara hidup di Jepang dan mematuhi peraturan,” kata pengawas konstruksi yang telah tinggal selama 26 tahun dan fasih berbahasa Jepang tersebut.

​Dengan dinamika demografi saat ini, Jepang tengah bergulat dengan identitas nasionalnya. Berdasarkan data Profesor Emeritus Universitas Waseda, Hirofumi Tanada, jumlah Muslim di Jepang (termasuk warga asing dan warga negara Jepang pemeluk Islam) mencapai sekitar 420.000 orang pada akhir 2024, meningkat dari 230.000 orang pada 2019.

​Pertumbuhan populasi Muslim ini mencerminkan tren nasional yang lebih luas. Jumlah penduduk asing di Jepang melonjak signifikan hingga melampaui empat juta orang pada 2025, dengan 2,57 juta di antaranya bekerja di Jepang—rekor tertinggi menurut data pemerintah. Lonjakan pendatang ini mayoritas berasal dari China, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

​Di sisi lain, pada tahun yang sama, populasi asli Jepang menyusut hampir satu juta jiwa. Kritik terhadap fenomena ini kerap menyebutnya sebagai sistem imigrasi “diam-diam”, mengingat pemerintah Jepang sejak lama mempertahankan kebijakan visa sementara bagi para pendatang.

​Perdana Menteri Sanae Takaichi lantas mengambil sikap tegas terkait persoalan imigrasi. Pada Juni 2026, pemerintah Jepang memutuskan untuk menaikkan biaya visa bagi warga negara asing hingga lima kali lipat—kenaikan pertama dalam hampir 50 tahun terakhir.

Pemerintah juga berencana menambah sekitar 230 pegawai di Badan Layanan Imigrasi guna memperkuat penegakan hukum terhadap warga asing yang tinggal melebihi izin.

​Di tengah pengetatan ini, Jepang dihadapkan pada pertanyaan mendasar yang telah lama dihindarinya: dapatkah negara tersebut bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih beragam dan inklusif tanpa harus kehilangan identitas serta keseimbangan sosial yang selama ini dijunjung tinggi?

​Kembali di Fujisawa, Izumizawa mengakui bahwa ia tidak pernah memiliki pengalaman negatif langsung dengan tetangga Muslim.

​”Sejujurnya, mungkin saya hanya takut pada hal yang tidak saya kenal,” pungkasnya sambil mengangkat bahu.***